REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyatakan, 81 persen responden tidak setuju dengan penambahan jumlah kursi DPR RI. KedaiKOPI melakukan jajak pendapat kepada 200 responden di Jabodetabek melalui sambungan telepon, pada 27-28 Mei 2017 lalu.

"Jajak pendapat dilakukan untuk merespon polemik tentang penambahan kursi di DPR RI," ujar Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (30/5).

Hendri menyampaikan, jajak pendapat ini diharapkan dapat memberikan input pada polemik yang terjadi saat ini tentang penambahan kursi di DPR. Disisi lain, tujuan diadakannha survei ini, kata dia, agar anggota Dewan mengetahui bagaimana rakyat merespon polemik tersebut, dan bagaimana pendapat publik terhadap kinerja Dewan saat ini.

Lebih lanjut Hendri menjelaskan, dari survei yang telah dilakukan KedaiKOPI, didapatkan hasil 81 persen responden tidak setuju ada penambahan kursi di DPR, 16 persen setuju dan sisanya tidak menjawab.

73 persen responden, kata Hendri berpendapat bahwa penambahan kursi DPR RI tidak akan berpengaruh terhadap kinerja DPR, dan hanya 22 persen yang menyatakan berpengaruh dan sisanya tidak menjawab.

Menurut survei, penambahan kursi DPR, kata Hendri juga dicitrakan tidak mempermudah komunikasi rakyat dengan anggota DPR. "Ada 80 persen responden yang menyatakan demikian dan 11 persen menyatakan penambahan kursi mempermudah komunikasi dengan anggota DPR dan sisanya tidak menjawab," jelasnya.

Khusus tentang Kinerja DPR-RI saat ini, lanjut Hendri, 75 persen responden menyatakan kinerja DPR tidak baik, hanya 11 persen yang menyatakan baik dan 15 persen menjawab tidak tahu.

Hendri menegaskan, responden KedaiKOPI dipilih acak dari data responden internal yang dimiliki kedaiKOPI. Tingkat pendidikan responden adalah lulusan S1 sebanyak 81 persen, lulusan D3 12 persen, lulusan S2 6 persen dan lulusan S3 2 persen.

"Semua responden berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah saat jajak pendapat dilakukan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika