REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menyampaikan Bengkulu menjadi provinsi termiskin di Indonesia yang angkanya bahkan mencapai 18 persen. Angka kemiskinan yang tinggi ini tak terlepas dari masalah infrastruktur yang kemudian menyebabkan 48,49 persen desa di Bengkulu terisolasi.
“Bengkulu ini adalah provinsi yang tertinggal di bagian barat Indonesia dengan angka kemiskinan tembus ke 18 persen. Jadi ini provinsi paling miskin dan kemiskinannya disebabkan karena infrastruktur separuh, 48,49 persen desanya terisolir yang tersebar di 10 kabupaten dan kota,” kata Ridwan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/5).
Masalah infrastruktur ini, kata dia, juga berpengaruh terhadap pemberian layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, ekonomi masyarakat juga akan terpengaruh apabila infrastruktur belum terpenuhi. “Mengenai aksesibilitas seperti jalan jembatan dibenahi, listrik terang benderang, baru ini nanti naik ke pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar dia.
Banyaknya desa yang terisolasi di Bengkulu ini juga dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah akses ke provinsi perbatasan. Ridwan menyampaikan, Bengkulu berbatasan dengan empat provinsi, tetapi akses ke empat provinsi tersebut terbatas yang hanya terdapat lima akses konektivitas. “Dan itu tidak maksimal. Makanya kami minta akses baru, ada lima akses baru ke empat provinsi. Kami berbatasan dengan Jambi tapi nggak ada jalur koneksi barat dengan Jambi, jadi kami mau dibuka jalurnya,” ungkapnya.
Dalam rapat terbatas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Bengkulu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan konektivitas yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan provinsi lain masih sangat terbatas. Karena itu, ia menginstruksikan agar masalah konektivitas di wilayah tersebut segera diatasi. “Untuk itu saya minta konektivitas harus jadi perhatian dan harus ditingkatkan baik antar wilayah di provinsi Bengkulu maupun dengan provinsi yang lainnya,” ujar Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5).