REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfrensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa kembali digelar. Acara konfrensi ini adalah acara ketiga yang diselenggarakan atas kerja sama Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Acara yang diadakan di ruang nusantara empat, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Rabu (31/5) ini dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan dibuka dengan lantunan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh peserta. Ketua KY, Aidul Fitriaciada Azhari mengatakan, Ketetapan MPR sudah sangat jelas mengarah pada aktualisasi nilai etika Pancasila dalam setiap proses pembangunan bangsa. Ketetapan, ini kata dia sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh aparat negara, tapi juga seluruh masyarakat.
Ketetapan MPR tentang Etika Berbangsa, kata dia, sebelumnya telah disarankan untuk dijadikan acuan bagi seluruh warga Indonesia. Panasnya iklim berbangsa, lanjut dia, dapat diredam dengan etika yang berdasar pada dua hal, yaitu agama dan nilai luhur yang tercurah pada pancasila.
"Yang menjadikan kita sebagai bangsa yang kokoh karena memiliki ideologi yang bersumber dari sejarah dan budaya bangsa sendiri, yaitu Pancasila," ujar Aidul saat menyampaikan sambutan dalam acara konfrensi etika berbangsa yang diadakan di Gedung DPR pada Rabu (31/5).
Pancasila, menurut dia adalah sistem etika dan sistem tindakan yang bisa menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. "Kita semua bersama-sama memberikan sumbangsih pemikiran dalam merumuskan kebijakan tersebut demi meningkatkan sekaligus membangun mutu kehidupan berbangsa dan bernegara kita," ucap dia.
Menurut dia, bukan hanya Pancasila, agama juga dapat menjadi acuan dalam mempersatukan bangsa. Pancasila, kata dia adalah ideologi Indonesia yang mencangkup dan melindungi seluruh agama di Indonesia. Pancasila dan agama, lanjut dia juga tidak seharusnya dijadikan alat pemecah bangsa. "Sebaliknya, dua aspek tersebut seharusnya dijadikan alat pemersatu masyarakat," ujar dia.