REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rusman Ali mengapresiasi masyarakat Batu Ampar yang telah melakukan konservasi dan rehabilitasi kawasan pinggir sungai dengan menanam mangrove.
“Ini tentu menunjukkan kesadaran masyarakat Batu Ampar sudah sangat tinggi. Dengan melakukan konservasi pada kawasan Mangrove, tidak hanya memberi dampak positif terhadap alam, namun juga memberi kontribusi yang signifikan dalam memajukan perekonomian masyarakat,” kata Rusman Ali di Sungai Raya, kemarin.
Menurut Bupati, pengembangan dan pengelolaan kawasan mangrove dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem pantai. Hal itu tidak hanya bermanfaat terhadap pelestarian lingkungan, tapi juga dapat mengoptimalkan potensi wisata. Untuk itu, Rusman Ali berharap, aksi nyata menanam dan merehabilitasi mangrove pada daerah yang memiliki pantai tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat serta pihak swasta.
Direktur Konservasi Tanah dan Air pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (BPDAS-PS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) M Firman mengatakan, sebagai negara yang memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, Indonesia terus berupaya menjaga kelestarian hutan mangrovenya.Menurut dia, saat ini dibutuhkan rehabilitasi mangrove secara terus-menerus minimal 50 ribu hektare setiap tahunnya. Sayangnya, kemampuan anggaran pemerintah hanya sekitar 500 hektare setiap tahun.
KLHK pun terus melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan hutan mangrove dan pantai, seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mangrove dan kerja sama dengan sektor swasta. RHL mangrove yang telah terealisasi pada 2010-2014 seluas 31.675 hektare.
Pada rentang 2015-2019, kata Friman, rehabilitasi mangrove dialokasikan seluas 2.000 hektare dengan asumsi 400 hektare per tahun.Sementara itu, pola kemitraan juga terus didorong untuk dapat mengoptimalkan rehabilitasi mangrove yang kian tahun terus terkendala oleh keterbatasan anggaran.
Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Jeneberang-Saddang, Muhajir, menyatakan, anggaran yang terbatas membuat pemerintah harus adil dalam pelaksanaan program RHL, seperti kebun bibit rakyat (KBR).
Oleh sebab itu, kata Muhajir, lokasi yang sudah pernah mendapat kegiatan program KBR tak lagi menjadi prioritas. Sebab, banyak lokasi lain yang juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah.
Di Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kota Takalar, Sulawesi Selatan, Syarifuddin bersama Kelompok Tani Sumur bergerak tanpa pamrih merehabilitasi mangrove di Delta Takalar. Mereka melakukan penanaman mangrove secara swadaya. Jika ditotal, Syarifuddin sudah mengeluarkan dana sekitar setengah miliar rupiah untuk menghijaukan delta Takalar.
Jumlah tersebut lebih efisien, bila dibandingkan dengan standar biaya untuk penanaman mangrove pada proyek-proyek pemerintah yang nilainya bisa lebih dari Rp 3 miliar. Perjuangan yang dilakukan menuai hasil. Kini hutan mangrove di delta Takalar sudah mencapai 30 hektare. Mangrove berbagai jenis, mulai dari Rhizopora, Apicena, Bruguera, dan jenis lain telah tumbuh setinggi lebih dari dua meter.
Sejumlah penghargaan, sudah diterima Syarifuddin sebagai pribadi maupun oleh kelompok tani Sumur sebagai bukti jerih payah yang dilakukan. Syarifuddin menuturkan, sejauh ini dia baru dua kali mendapat dukungan langsung penanaman mangrove lewat program KBR, yaitu pada 2012 dan 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika