REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Filipina telah melakukan kerja sama untuk memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Kerja sama itu termasuk mencegah jaringan kelompok militan seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang mungkin datang ke masing-masing negara.

"Kerja sama diplomatik Indonesia dan Filipina untuk memerangi terorisme, termasuk juga di kawasan ASEAN sudah dilakukan dan menjadi salah satu hal utama yang dibahas dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Filipina pada akhir April lalu," ujar  juru bicara Kemenlu RI, Armanatha Nasir dalam press briefing di Jakarta, Jumat (2/6).

Kekhawatiran mengenai kelompok teroris yang dapat memasuki wilayah antarnegara itu datang setelah yang terjadi di Marawi, kota selatan Filipina pada pekan lalu. Pada 23 Mei, pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok militan ISIS Maute berlangsung.

Saat itu, lebih dari 100 anggota ISIS Maute yang menyerbu salah satu kota di Pulau Mindanao tersebut. Kelompok itu juga menyerang Gereja Katedral Our Lady Help dan menculik staf gereja termasuk Pastor Chito Suganob. Mereka mengancam akan membunuh para sandera jika pasukan pemerintah tidak melepaskan tembakan.

Dari sana, muncul informasi bahwa sebanyak tujuh WNI menjadi terduga anggota ISIS Maute. Kepolisian Filipina memasukkan mereka dalam daftar pencarian orang, setelah mendapati catatan keimigrasian dan fotokopi paspor masing-masing.

Aparat Filipina meyakini tujuh WNI telah bergabung dengan ISIS Maute, namun saat ini keberadaan mereka belum diketahui. Salah satu di antara tersangka diduga tewas saat perempuran di Marawi berlangsung.

Sementara itu, untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan Filipina dan Indonesia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pasukannya telah berhaga di titik wilayah tersebut. Salah satu tujuan utama adalah mengantisipasi masuknya anggota ISIS Maute ke Indonesia, setelah terjadinya konflik Marawi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika