REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan ia tidak bertemu dengan tim sinkronisasi milik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Ia kemudian menjelaskan alasan mengapa tidak bertemu dengan tim sinkronisasi.

"Saya bertemunya dengan Pak Anies-Sandi, tim sinkronisasi kan bukan bagian dari birokrasi, semacam membantulah," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/6).

Selain itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 (APBD 2018) sudah sampai pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). "Sudah rencana kerja pemerintah daerah dan penyusunan RPJMD. Baru setelah itu diajukan KUAPPAS ke DPRD, akan dibahas KUAPPAS di DPRD," katanya.

Mantan wali kota Blitar ini mengatakan gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat memasukkan program unggulan di APBD 2018. Menurutnya, hal tersebut memang sudah menjadi hak dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sebab, APBD 2018 berisi kebijakan program Anies-Sandi. Hanya saja,Djarot mengungkapkan, jangan menganggu proses yang sudah berjalan. "Karena prosesnya kan sudah 3/4, makanya tim sinkronisasi kan. Beberapa waktu yang lalu (tim sinkronisasi) ketemu sama TAPD, nanti untuk pembahasan di DPRD otomatis mereka nggak bisa masuk. Kalau yang masuk (pembahasan itu) komisi fraksi dan kita. Jadi tim anggaran legislatif dan eksekutif," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika