REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintah Filipina mengeluarkan larangan bagi para pekerja yang akan melakukan perjalanan ke Qatar. Aturan ini disebut berlaku sementara waktu, dengan alasan kekhawatiran terhadap situasi di sana.

Kriris di Timur Tengah terjadi menyusul keputusan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Senin (5/6) lalu. Kemudian tiga negara lain, yaitu Yaman, Maladewa, dan Libya mengikuti langkah serupa.

Blokade politik dan ekonomi kemudian dilakukan terhadap Qatar. Termasuk dengan menutup akses jalur darat, laut, dan udara terhadap negara itu.

Qatar disebut telah merusak dan memperburuk stabilitas di Timur Tengah. Negara ini dituding telah mendukung kelompok teroris, termasuk Ikhwanul Muslimin.

Qatar juga dikatakan mendanai, merangkul terorisme, ektremisme, serta organisasi sektarian yang dianggap berbahaya untuk keamanan nasional masing-masing tersebut, serta keseluruhan kawasan. Selama ini, lebih dari dua juta warga Filipina bekerja di Timur Tengah. Setidaknya diantara itu ada 140 ribu yang berbasis di Qatar.

Pemerintah Filipina menyatakan, keprihatinan terhadap krisis yang terjadi di kawasan itu. Hal ini dianggap dapat mempenagurhi kondisi para pekerja asing yang berada di sana.

Sekretaris untuk Buruh Filipina Silvestre Bello mengatakan, larangan untuk bepergian ke Qatar untuk para pekerja negaranya akan dilakukan hingga situasi di Timur Tengah membaik. Belum dapat dipastikan apakah aturan itu dapat berlaku hingga waktu yang lama.

"Ada begitu banyak desas desus yang beredar bahwa kondisi di Qatar mengkhawatirkan, khususnya dapat berdampak bagi para pekerja kami di sana," ujar Bello dalam sebuah pernyataan, dilansir BBC, Rabu (7/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika