REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Hifdzil Alim menilai, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perlu mencampuri urusan DPR RI dalam persoalan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai Jokowi harus mencegah berlanjutnya proses angket KPK di DPR RI.

"Seharusnya Presiden ikut turun tangan mencegahnya (proses hak angket KPK di DPR)," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (13/6).

Menurut Hifdzil, pernyataan Presiden beberapa waktu lalu bahwa hak angket adalah urusan internal DPR, tidak membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi KPK. "Nah (tanggapan Presiden) itu kan sebenarnya sama sekali tidak membantu KPK," ujarnya.

Hifdzil juga mengatakan semestinya Jokowi memberikan dukungan kepada lembaga antirasuah tersebut. Salah satu bentuk dukungan yang bisa dilakukan Jokowi saat ini, melakukan komunikasi dengan para elite partai politik pendukung pemerintah supaya anggotanya di DPR menyetop proses angket KPK.

"Misalnya Presiden bicara ke para petinggi partai pendukung pemerintah agar anggotanya menghentikan angket," kata dia.

Pada 3 Juni lalu, Jokowi saat berada di Malang, Jawa Timur, menyampaikan bahwa persoalan hak angket yang ditujukan untuk KPK adalah urusan internal DPR. Meski begitu, Jokowi mengatakan KPK tidak boleh dilemahkan dan pemerintah mendukung penguatan KPK dan pemberantasan korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika