REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi peluang kepada PT Pertamina Persero menurunkan share (hak kepemilikan) bagi hasil proyek kilang yang dikerjasamakan dengan partner. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan hal tersebut sebagai salah satu solusi agar pembangunan kilang tetap berjalan lancar sesuai jadwal.

"Sudah disampaikan tentu kalau Pertamina keuangannya berat, mungkin, porsinya diturunkan," kata Wirat, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Pemerintah, lanjut dia, tetap menargetkan pengerjaan kilang berjalan sesuai rencana. Pasalnya fasilitas tersebut dibutuhkan untuk menekan impor BBM dalam memenuhi kebutuhan nasional. "Kalau pemerintah inginnya ga usah mundur. kita cari jalan terbaik. Kalau kilang dibangun, investasi masuk, keekonomian bergerak, dan impor BBM berkurang," ujar Wirat.

Pertamina memiliki partner kerjasama dalam berbagai proyek kilangnya. Untuk kilang Tuban, perusahaan plat merah tersebut berpartner dengan Rosneft perusahaan asal Rusia. Pertamina memiliki share sebesar 55 persen. Sisanya milik Rostneft.

Berlanjut ke proyek revitalisasi Kilang Balongan. Pertamina bekerjasama dengan Saudi Aramco dalam pengerjaan fasilitas pengolahan minyak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Kemudian kilang Cilacap dan Balikpapan akan dikerjakan sendiri oleh Pertamina. Sementara kilang Bontang masih dalam tahap pencarian partner.

Sebelumnya Pertamina menyatakan mengkaji ulang semua proyek kilangnya. Pemerintah, tegas Wirat, mendorong agar perusahaan plat merah tersebut mendapatkan opsi terbaik dalam pengerjaan megaproyek tersebut. "Berbagai opsi sedang kita kaji, karena kita impor BBMnya banyak. Kita inginkan supaya kilang ini still on schedule," tutur Wirat.

Saat ini produksi BBM Pertamina masih menyumbang separuh kebutuhan nasional atau sekitar 800 ribu barel per hari. Secara keseluruhan kebutuhan BBM di tanah air mencapai 1,6 juta BPH.

Ikuti Whatsapp Channel Republika