REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dishub Pemprov DKI Jakarta) Andri Yansyah mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 1.500 petugas Dishub untuk ditempatkan di halte-halte Transjakarta sebagai antisipasi aksi mogok kerja. Jika ada aksi mogok kerja, kata Andri Yansyah, petugas Dishub langsung menggantikan fungsi daripada petugas on board bus Transjakarta.

Menurut Andri, aksi mogok kerja karyawan kontrak Transjakarta diikuti oleh petugas on board. "Sopirnya nggak ada (yang ikut demo), mengancam sopir agar diberhentikan. Dan kalau itu kita catat dan pecat saja.  Karena tuntutan dia, saya sudah rapat  di komisaris dan  direksi yang menuntut untuk pengangkatan kita sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, yang lima tahun berturut-turut sudah berkontrak menjadi pegawai Transjakarta," ujar Andri di GOR  Soemantri Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (13/6).

"Tahun keenam mungkin sudah bisa dijadikan karyawan tetap. Tapi terhitungnya Januari 2015, sesuai dengan Transjakarta terbentuk," katanya lagi.

Sebelumnya, ratusan karyawan kontrak PT Transjakarta melakukan aksi unjuk rasa di kantornya yang berada di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Senin (12/6). Para karyawan kontrak tersebut mengajukan tuntutan adanya surat ketetapan (SK) pengangkatan karyawan tetap.

Kebanyakan para karyawan yang ikut dalam aksi unjuk rasa adalah mereka yamg lebih dari tiga tahun sampai 10 tahun masa kerja. Namun masih tetap menyandang status karyawan kontrak di perusahaam BUMD Pemprov DKI tersebut.

"Kami datang bukan dengan kemarahan bukan dengan kebencian, tapi membawa nilai-nilai kebenaran, bahwa kami pelayan masyarakat bukan orang berangasan, tolong tunjukan," ujar staf operasional swakelola PT Transjakarta, Budi Marcelo di depan para karyawan kontrak PT Transjakarta yang melakukan aksi unjuk rasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika