REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pihaknya memerlukan tambahan dana sekitar Rp 150 miliar untuk anggaran 2018 mendatang. Ia mengatakan langkah ini perlu dilakukan mengingat beberapa program yang menjadi prioritas Kemenko Perekonomian harus dilakukan untuk meningkatkan kebijakan ekonomi.
Darmin menjelaskan tambahan sekitar Rp 150 miliar tersebut terbagi antara lain Rp 144 miliar untuk program kordinasi seangkan Rp 6 miliar lainnya untuk dukungan manajemen dan teknis lainnya. Sebelumnya, pada 2017 anggaran Kemenko Perekonomian mengantongi Rp 382,8 miliar.
Jika penambahan yang diajukan kemenko perekonomian sebesar Rp 150 miliar disepakati maka Kemenko Perekonomian akan mengantongi sekitar Rp 506 miliar. "Kami sudah ajukan ke Kemenkeu. Nanti tinggal disetujui atau tidak. Tapi memang pagu kits adalah Rp 533 miliar," ujar Darmin di Badan Anggaran, Rabu (14/6).
Darmin menjelaskan pada 2018 mendatang akan ada beberapa proyek yang akan dikerjakan oleh Menko Perekonomian. Ia mengatakan salah satunya adalah pengembangan kerjasama e-commerce dengan pertani, pengembangan SNKI bekerja sama dengan BI dan OJK, stabilisasi harga, penyelesaian paket kebijakan dan pembahasan KEK.
Darmin mengatakan pada tahun depan pihaknya akan menyelesaikan program onemap policy. Ia mengatakan hal ini menjadi yang sangat penting dikarenakan sampai saat ini Indonesia belum mempunai patokan peta yang satu atap dan menyeleruh. Program yang sudah lama digodog ini akan diselesaikan pada tahun ini.
"Peta kita gak standar sama sekali. One map policy itu udh berjalan setahun tiga bulan. yang mengerjakan BIG. Nah, sekarang untuk kalimantan 70 persenan sudah selesai. yang lain sedikit lebih mungkin 60an persen. Kita akan selesaikan peta indonesia, bukan sekedar google mah mohon maaf. Peta ini didalamnya akan tertuang HGU, apapun ada di dalamnya, tapi semuanya dibuat tematik, temanya ada 85 macam," ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika