REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mengatakan, PBNU menolak kebijakan lima hari sekolah atau full day school (FDS) yang akan direncanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenbud). "PBNU menolak keras FDS," ujar Kiai Said saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

PBNU mendukung sepenuhnya akan pentingnya pembentukan karakter sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Namun, hal itu harus dilakukan dalam bentuk kebijakan kreatif yang sesuai dengan kultur masyarakat. Dalam hal ini, menurut dia, negara perlu mengafirmasi usaha-usaha pembentukan karakter masyarakat tersebut.

Menurut Said, pembentukan karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah merupakan dua hal berbeda. "Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah," ucap Kiai Said saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (15/6).

Baca Juga: Kemendikbud Sudah Pernah Bahas Lima Hari Sekolah dengan PBNU.

Kiai Said mengatakan, saat ini sudah banyak masyarakat yang resah terkait kebijakan ini, khususnya yang berada di daerah. Karena itu, PBNU meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan itu.

"Tingginya gejolak serta keresahan yang terjadi di masyarakat maka dengan ini PBNU meminta kepada presiden untuk mencabut membatalkan kebijakan lima hari sekolah atau full day school," kata Kiai Said.

Ikuti Whatsapp Channel Republika