Kamis 15 Jun 2017 19:41 WIB

Pansus Angket Telah Surati KPK Soal Pemanggilan Miryam

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo
Foto: Republika/Halimatus Sa'diyah
Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat permohonan kepada KPK untuk menghadirkan tersangka pemberi kesaksian palsu kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-el) Miryam S Haryani. Hal ini pasca rapat pansus angket Rabu (14/6) kemarin, yang menjadwalkan pemanggilan pertama kepada Miryam.

"Sudah. oh surat dari DPR-nya? Sudah," ujar Anggota Pansus Angket KPK Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (15/6).

Menurutnya, pemanggilan terhadap Miryam diputuskan pansus berkaitan surat bantahan Miryam atas enam anggota DPR yang diduga menekan dan mengancam Miryam. Surat tersebut ditulis tangan Miryam dan dikirimkan ke Pansus Angket KPK.

"Belum kita putuskan soal pemanggilan para pihak. Kita baru putuskan kemarin soal Miryam aja karena terkait surat yang dia kirim," katanya.

Sebelumnya, Rapat perdana Pansus Angket KPK beberapa waktu lalu membacakan surat yang berasal dari Politikus Partai Hanura Miryam S Haryani. Surat tersebut diserahkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu kepada Ketua Pansus Agun Gunanjar untuk dibacakan di depan anggota Pansus angket lainnya.

Surat berisikan bantahan Miryam atas penyebutan enam anggota DPR oleh penyidik KPK Novel Baswedan di persidangan perkara dugaan kasus korupsi KTP Elektronik.

Disampaikan Agun, Miryam menyebut tidak pernah ditekan atau diancam oleh enam anggota DPR yakni Bambang Soesatyo, Aziz Syamsudin, Masinton Pasaribu, Syarifuddin Sudding dan Desmond J Mahesa terkait pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) atas yang disampaikan Novel.

"Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak merasa ditekan atau diancam oleh Bapak Bambang Soesatyo, Bapak Azis S, Bapak Masinton Pasaribu, Bapak Syarifuddin Sudding dan Bapak Desmond terkait pencabutan BAP saya pada persidangan tanggal 23 Maret tahun 2017 dan 30 Maret 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto," ujar Agun membacakan surat Miryam.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement