REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengharapkan Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap pro dan kontra pembentukan pansus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen, Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti dan dilemahkan," kata Andre di Jakarta, Kamis (15/6).
Andre menilai keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah menurunnya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Partai pendukung pemerintah yang seharusnya sejalan dengan Presiden justru berbeda sikap.
"Ini sudah tiga tahun jalan pemerintahan Jokowi. Harapan rakyat KPK harus tetap ada dan diperkuat," ujarnya.
Menurutnya, lembaga antikorupsi yang kini dipimpin Agus Rahardjo terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Diawali dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai calon kapolri waktu itu.
"Sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK dimotori partai pendukung pemerintah. Ini berbeda dengan komitmen Presiden sendiri yang ingin KPK diperkuat," jelasnya.
Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk meningkatkan dan menambah penyidik KPK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan akan menambah anggaran KPK.
"Namun, hingga saat ini belum terealisasi," ucapnya.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Setgab, Presiden SBY terus melakukan koordinasi dengan partai pendukung pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan. Hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan Presiden dengan memanggil partai yang berseberangan dengan sikap tegas Presiden.
"Dulu zaman SBY ada Setgab, masa sekarang Presiden Jokowi enggak bisa panggil partai pendukungnya. Kalau tidak sejalan kan bisa ditegur," ujarnya.
Amanah yang diberikan rakyat Indonesia melalui Pilpres 2014, selayaknya dijalankan dengan baik, kecuali jika Presiden memang menyetujui adanya pelemahan KPK dengan tidak mengambil sikap tegas.
"Presiden itu kan Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, beliau memegang mandat rakyat. Presiden jangan ragu, segera tindak partai pendukungnya yang berseberangan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika