REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDIP tetap mendorong terjadinya satu kesepakatan antar fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah terkait lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Hal ini agar opsi kembali ke Undang-undang Pemilu lama dan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tidak sampai dilakukan pemerintah.
Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi PDIP Arif Wibowo meyakini masih cukup waktu bagi seluruh fraksi dan pemerintah untuk mendapat titik temu sikap dari lima isu krusial tersebut.
"Berkali-kali kami sampaikan di rapat Pansus bahwa jalan musyawarah mufakat harus jadi yang utama. Agar muncul satu opsi paket terhadap seluruh isu strategis," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (15/6).
Menurutnya, jangan kemudian partai bersikeras dengan sikapnya masing-masing tetapi sedapat mungkin bisa mengambil dan menyutujui keputusan secara bersama-sama antara fraksi dan pemerintah.
Apalagi waktu yang tersedia untuk menentukan kesepakatan juga cukup panjang yakni jika pengambilan keputusan terakhir harus melalui voting, maka voting paripurna direncanakan baru akan dilakukan pada 20 Juli mendatang. Arif menyebut, waktu tersebut sudah menjadi keputusan rapat pengganti Bamus pada Kamis (15/6) hari ini.
"Artinya sejak hari ini sampe 20 Juli masih tersedia waktu kurang lebih sebulan untuk melakukan komunikasi lobi, kenyamanan, pandangan keinginan persepsi, aspirasinya agar ada suatu keputusan yg bulat melalui musyawarah mufakat," ujarnya.
Selain itu, Arif juga mengajak fraksi partai pendukung pemerintah memiliki satu pandangan yang sama dengan pemerintah.
Sebab, kesatuan pandangan antara fraksi partai pendukung pemerintah dapat memperbesar harapan untuk mencapai satu titik temu musyawarah mufakat atas lima isu stategis. Sementara hingga kini, sikap fraksi partai pendukung pemerintah masih terbelah.
"Ya saya kira untuk saat ini sedang dalam semangat yang sama tetapi memang belum ada titik temu. Waktu yg tersedia ini kita gunakan secara optimal sampai dengan paripurna sampilai 20 Juli," kata Anggota Komisi II DPR RI tersebut.
Namun Anggota Komisi II tersebut mengungkapkan jika fraksi-fraksi bersikeras sikapnya dan kemudian akhirnya Deadlock, yang memungkinkan pemerintah mengambil sikap tersebut, F-PDIP akan mendukung pemerintah.
"Memang kalau semua mengambil posisi sangat keras terutama terhadap pemerintah maka kami sebagai fraksi utama pendukung pemerintah akan memberi dukungan sepenuhnya karena tugas utama kami adalah menjaga pemerintahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika