REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Sebuah rekaman video yang menunjukkan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull membuat lelucon konyol mengenai Predien Amerika Serikat (AS) Donald Trump beredar, Jumat (16/6).
Ia terlihat dengan gembira mengatakan berbagai hal lucu, hingga menirukan gaya khas dari miliarder itu yang membuat sejumlah orang tertawa.
Turnbull dalam rekaman nampaknya sedang berbicara di sebuah acara untuk media Australia di Kantor Parlemen pada Rabu (14/6) lalu. Namun, sesi pidato, saat ia menyampaikan lelucon konyol mengenai Trump bersifat off the record atau tidak dapat disebarluaskan kepada publik.
Pidato ini bocor kepada publik melalui media Amerika. Sejumlah kritik dari oposisi Pemerintah Australia kemudian bermunculan dengan beredarnya pidato Turnbull yang memperlihatkan dirinya seolah mengejek Trump.
Meski demikian, Kedutaan Besar AS untuk Australia mengeluarkan pernyataan yang memaklumi lelucon Turnbull tersebut. Pihaknya meyakini tidak ada maksud apapun di balik pidato tersebut, khususnya dalam mengejek apalagi mencemarkan nama baik Trump, sebagai pemimpin negara adidaya itu.
Sementara itu, Turnbull juga memberi komentar atas kritikan lelucon Trump. Ia mengaku candaan yang disampaikan dirinya dalam pidato tidak resmi tersebut tak memilki maksud apapun selain mencairkan suasana.
"Semua orang mengatakan bahwa politisi biasanya terlalu serius dan mengacu pada teks saat pidato.Tapi, saya bisa sedikit mengubahnya kan," ujar Turnbull dalam sebuah acara di televisi Australia, Jumat (16/6).
Turnbull dan Trump sebelumnya sempat mengalami ketegangan. Hubungan kedua negara tidak berada dalam kondisi baik, usai mereka melakukan percakapan melalui telepon untuk pertama kalinya pada Februari lalu.
Dalam panggilan telepon yang hanya berlangsung selama 25 menit itu, kedua pemimpin negara membahas tentang kesepakatan pengungsi. Percakapan disebut diakhiri begitu saja oleh Turnbull yang kecewa terhadap sikap Trump.
Kesepakatan tentang pengungsi pertama kali dicapai saat AS di bawah pemerintahan mantan presiden Barack Obama. Perjanjian melibatkan 1250 orang yang merupakan migran Australia dan saat ini ditahan di dua pulau Pasifik, Nauru dan Manus.
Mereka sebelumnya dipertimbangkan untuk dapat bermukim di AS. Australia secara kontroversial telah menolak untuk menerima para pengungsi tersebut dan hendak memastikan bahwa pemerintah AS yang dipimpin Trump tetap mempertahankan kesepakatan yang dibuat pada November 2016 lalu dan ditetapkan melalui PBB.
Namun, Trump saat itu mengatakan masih hendak mempertimbangkan dan mempelajari dengan seksama mengenai kesepakatan pengungsi tersebut. Ia nampaknya keberatan dan mengatakan bahwa Turnbull mencari cara untuk meng'ekspor' pelaku teroris ke AS.
