REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 mengabulkan gugatan perdata sengketa partai politik yang diajukan Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede 2016 M Romahurmuziy (Romi).

Dikutip dari laman MA, majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Syarifudin dengan anggota Takdir Rahmadi dan Sudrajad Dimyati dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Juni 2017, mengabulkan gugatan Romi dengan amar putusan "Kabul".

"Dengan adanya putusan PK ini, Djan Faridz dan para pengikutnya tidak lagi berhak untuk mengatasnamakan PPP pada semua tingkatan dengan dalih apa pun," kata Romi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/6).

Putusan ini sekaligus menganulir Putusan Kasasi Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan Djan Faridz. Sebelumnya, Romi juga menang di Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan Putusan Nomor 58 B/2017/PTTUN Jakarta tanggal 6 Juni 2017.

Menurut Romi, dengan adanya putusan PK ini seluruh dualisme kepemimpinan PPP yang sudah berjalan 2,5 tahun telah berakhir karena Djan tidak lagi memiliki legal standing apa pun sebagai pemimpin PPP. "Pak Djan tidak berhak lagi menggunakan atribut ketua umum PPP dalam bentuk apa pun, tidak berhak lagi menggunakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60, dan tidak lagi bisa menggugat keabsahan kepemimpinan PPP atas nama DPP yang diklaimnya selama ini," kata Romi.

rOMI mengimbau Djan Faridz untuk menyudahi seluruh pertikaian. Karena menurutnya, umat menunggu kiprah nyata PPP menuju pemilu legislatif yang tinggal 22 bulan lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika