REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekitar 100 ribu warga sipil diperkirakan masih terjebak di wilayah yang dikuasai ISIS di Mosul, Irak, setelah serangan militer ofensif memasuki bulan kesembilan. UNHCR mengungkapkan, mereka tidak berani melarikan diri karena penembak jitu ISIS akan menembaki siapapun yang mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki atau dengan perahu untuk menyeberangi Sungai Tigris.

"Warga sipil ini pada dasarnya dianggap sebagai perisai manusia di Kota Tua," kata perwakilan UNHCR di Irak, Bruno Geddo, merujuk pada distrik bersejarah di Mosul, tempat para militan ISIS dikepung oleh pasukan pemerintah Irak.

"Hampir tidak ada makanan, air, listrik, dan bahan bakar. Penduduk sipil ini hidup dalam situasi kepanikan yang semakin memburuk karena mereka dikelilingi oleh pertempuran," kata dia.

Serangan untuk merebut kembali Mosul, ibu kota de facto ISIS di Irak, dimulai pada 17 Oktober lalu dengan melancarkan serangan udara dan darat dari pasukan Irak dan pasukan koalisi internasional yang dipimpin AS. Pasukan pemerintah Irak kembali ke Mosul Timur pada Januari dan mulai kembali melakukan serangan ofensif sebulan kemudian di sisi barat yang mencakup Kota Tua.

"Kota Tua adalah labirin yang sangat padat, labirin yang terdiri dari gang sempit, pertempuran harus dilakukan dengan berjalan kaki, dari rumah ke rumah," kata Geddo.

"Penembak jitu ISIS terus membidik orang yang mencoba melarikan diri karena ada kebijakan lama untuk mengeksekusi orang yang mencoba melarikan diri dari wilayah kekhalifahan," katanya.

Jatuhnya Mosul pada akhirnya akan menandai berakhirnya separuh kekhalifahan ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakr al-Baghdadi. Pada Jumat (16/6), Moskow mengatakan, pasukannya mungkin telah membunuh Baghdadi dalam serangan udara di Suriah bulan lalu.

Sekitar 800 ribu orang atau lebih dari sepertiga populasi Mosul, telah melarikan diri untuk mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian. UNHCR telah menyediakan banyak tempat penampungan, serta memberikan bantuan makanan dan keperluan lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika