REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Mantan kandidat presiden Prancis, Marine Le Pen untuk pertama kalinya mendapatkan kursi dalam parlemen negara itu. Ia akan menjadi anggota majelis nasional yang mewakili Henin-Beaumont, kota bekas pertambangan di wilayah utara.
Politisi yang berasal dari partai sayap kanan Front Nasional itu nampaknya sangat berbahagia. Kemenangan dalam parlemen dinilai sesuai dengan keinginannya, untuk tetap terjun dalam dunia politik Prancis usai kalah dalam pemilu presiden.
Setelah kalah dalam pemilu presiden putaran kedua atau final pada 7 Mei lalu, Le Pen bersumpah akan secara radikal merombak Front Nasional menjadi partai yang lebih baik. Partai yang dikenal rasis, anti-semit, dan anti-Muslim itu telah berada dalam kepemimpinan dirinya sejak enam tahun lalu.
Dalam pemilihan parlemen putaran kedua pada Ahad (18/6) kemarin, Front Nasional memenangkan delapan kursi. Beberapa saat setelah pengumuman hasil pemilihan itu, Le Pen menyatakan akan berkontribusi membawa kemajuan bagi Prancis.
Ia juga mengatakan bahwa mantan saingannya, Presiden Prancis Emmanuel Macron harus berhati-hati. Le Pen menuturkan, meski partai dari pria berusia 39 tahun itu telah memenangkan mayoritas parlemen, bukan berarti ide-ide, serta gagasan politik yang ia miliki dapat diterima begitu saja.
"Macron harus tahu bahwa ide-ide, maupun strategi politik yang ia miliki bukan berarti menjadi mayoritas di negara ini. Kami tak akan mendukung apapun yang melemahkan Prancis," ujar Le Pen, dilansir BBC, Senin (19/6).
Partai dari Macron, yaitu La Republique En Marche telah memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan parlemen putaran kedua, dengan hasil dari dari total 577 kursi. Kemenangan ini membuat ia akan dapat lebih mudah menjalankan pemerintahan, yang dipastikan dapat terus mendukung berbagai kebijakan dan langkahnya sebagai pemimpin negara.
Pemilihan parlemen menjadi kunci agar Macron dapat menjalankan stragtegi dan program yang ia sebut dapat membawa kemajuan dalam bagi perekonomian Prancis. Selama ini, sejumlah masalah keuangan di negara itu menjadi hal yang hangat diperdebatkan.
Sesuai dengan janji selama kampanye, mantan bankir investasi itu mengatakan berusaha menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ia juga hendak melakukan langkah penting untuk menerapkan kebijakan pro bisnis, di mana berguna untuk melindungi perusahaan-perusahaan lokal dan para pekerja.