REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemprov DKI Jakarta menghapus bemo mendapat tanggapan dari Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tubagus Arif. Menurut dia, bemo merupakan angkutan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sehingga jika bemo dihapus, Pemprov DKI harus mencarikan solusi.

"Apakah dia harus diberikan angkutan yang agak kecil di daerah itu dengan bentuk pelayanan Pemda DKI Jakarta sehingga tidak menghapus ladang usaha mereka. Kan kasihan kalau seandainya dihapus, anak-istrinya mau jadi apa," ujar Tubagus saat dihubungi, Senin (19/6).

Bemo, sambung Tubagus, dapat dijadikan angkutan wisata dan berjalan ditrayek wisata. "Tinggal diperbaiki bentuk modanya atau dicarikan solusinya tadi, (contohnya) tata angkutan roda tiga seperti bajaj kan udah ada tuh," katanya.

Sebelumnya, sejak 6 Juni 2017, angkutan lingkungan bemo/ kancil resmi tidak boleh beroperasi di DKI Jakarta (SE Kadishub Nomor 84/SE/2017 tanggal 5 Juni 2017). Namun pada Ahad (18/6) di Jalan Bendungan Hilir, Bendungan Hilir, Jakarta pusat, bemo masih terlihat berjajar rapi dan siap beroperasi mengangkut penumpang.

Bemo-bemo tersebut silih berganti mengantarkan penumpang di Jalan Bendungan Hilir. Suara knalpot bemo terdengar nyaring.

Sambil menunggu penumpang di tengah terik matahari, Kairul (59 tahun) mengatakan sudah bekerja sebagai sopir bemo sejak 1980. Bemo sewaannya menarik penumpang dari Pasar Bendungan Hilir hingga ke Penjompongan.

Penumpang cukup membayar sebesar Rp 3.000 untuk menaiki bemo ini untuk jarak dekat maupun jauh. Tetapi terkadang penumpang melebihkan uang ongkos untuk Kairul.

Di tengah majunya teknologi transportasi saat ini, kata Kairul, bemo masih mendapat hati dari penumpangnya. "Masih ada (yang naik). Pelanggannya anak sekolah, ibu rumah tangga, pegawai perkantoran," ujar Kairul di Jalan Bendungan Hilir, Ahad (18/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika