REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Pemerintah Qatar mengatakan pihaknya tak akan berunding atau bernegosiasi untuk menyelesaikan krisis diplomatik dengan beberapa negara Teluk. Kecuali, negara-negara Teluk yang berkepentingan terlebih dulu mencabut blokade dan boikot perdagangan terhadap Qatar.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Ia mengatakan Doha siap untuk terlibat dan menangani keprihatinan negara-negara Teluk melalui dialog yang tepat dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebelumnya.
Namun, ia menegaskan, sebelum proses itu dimulai, negara-negara Teluk terkait harus terlebih dulu mencabut sanksi, yakni blokade dan embargo, terhadap Qatar. Sebab, menurutnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda blokade terhadap negaranya akan berkahir.
"Sampai sekarang kami tidak melihat adanya kemajuan dalan mengangkat blokade, yang merupakan syarat untuk bergerak maju," ujar al-Thani seperti dilaporkan laman Middle East Monitor, Senin (19/6) lalu.
Al-Thani juga mengatakan bahwa dia berencana melakukan perjalanan atau kunjungan ke Amerika Serikat (AS) pada pekan mendatang. Tujuannya adalah untuk membahas dampak ekonomi dari blokade dan pengaruhnya terhadap perang global melawan terorisme.
"Kami memiliki kemitraan yang sangat kuat dengan AS. Kami adalah mitra bersama dalam koalisi global untuk melawan terorisme. Kami sudah berbicara dengan mereka sejak krisis dimulai," ujar al-Thani menerangkan.
Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash sebelumnya mengatakan bahwa blokade dan isolasi terhadap Qatar tidak akan dicabut atau diakhiri, kecuali tuntutan negaranya dan negara-negara Teluk lainnya dipenuhi. "Qatar akan menyadari bahwa ini adalah keadaan baru dan isolasi bisa berlangsung bertahun-tahun," ujar Gargash.
Ia menilai, saat ini Qatar masih berada dalam fase penyangkalan. "Jika mereka ingin diasingkan karena pandangan sesat tentang peran politik mereka, maka biarkan mereka diasingkan. Mereka masih dalam fase penyagkalan dan kemarahan," katanya.
Sejak dua pekan lalu, Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, Bahrain, dan Yaman, memberlakukan blokade dan embargo terhadap Qatar. Hal tersebut dilakukan karena negara-negara Teluk menuding Qatar telah mendukung dan menyokong kelompok teroris.
Walaupun tuduhan tersebut telah dibantah tegas oleh Qatar, namun negara-negara Teluk terkait belum berencana untuk menghentikan blokade dan embargo. Kecuali tuntutan mereka dipenuhi, yakni Qatar tidak lagi mendukung atau menyokong kelompok teroris. Bila hal tersebut tak dilakukan, blokade dan embargo Qatar disebut akan terus berlangsung hingga bertahun-tahun mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika