REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, oknum-oknum di dalam Pansus Hak Angket DPR agar tidak berlagak seperti teroris. Ancaman pembekuan anggaran, kata dia, sudah memperlihatkan gaya teroris yang ditunjukan pada KPK dan Polri.

"Harusnya oknum oknum itu menyadari terlebih dahulu apakah pemanggilan paksa yang disebutkan dalam UU MD3 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, terutama KUHAP," ujar dia dalam keterangan pers, Selasa (21/6).

Neta menilai, ancaman yang dilontarkan segelintir oknum di Pansus pasca-Kapolri menolak pemanggilan paksa terhadap Miryam lebih mempertontonkan gaya premanisme. Mentang mentang merasa punya kuasa dalam hal anggaran, kata dia, kemudian DPR berlaku seenaknya ketika keinginannya tidak dituruti.

Meski IPW menilai gertakan segelintir oknum Pansus itu tak lebih sebagai gertakan, akan tapi, kata Neta, gertakan itu lebih mempertontonkan arogansi ketimbang memikirkan nasib rakyat dan bangsa.

Neta berharap rakyat di Dapil DPR yang menjadi oknum dalam Pansus Angket mencatat tingkah laku mereka. "Di Pemilu 2019 tidak lagi memilih mereka," ujar dia mengakhiri.

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR bereaksi keras atas pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menolak penjemputan paksa Miryam untuk dihadirkan di Pansus Hak Angket. Anggota Pansus Hak Angket KPK, Muhammad Misbakhun menyarankan agar DPR membekukan anggaran kedua instansi yakni KPK dan Polri di tahun 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika