REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Lutfi Hakim dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengatakan pemerintah dan umat Islam tidak berada dalam kondisi berhadapan dalam konteks kebinekaan, Pancasila, dan NKRI. Agar ada kesepahaman bahwa kedua pihak tidak berseberangan perlu ada perbaikan komunikasi. 

Karena itu, Lutfi mengatakan, GNPF akan terus meningkatkan komunikasi secara intensif dengan Presiden Joko Widodo di masa mendatang. Dengan demikian, berbagai masalah kebangsaan dapat diminalisir.

“Kami sepakat ke depan akan komunikasi lebih intensif lagi dan pemerintah dengan umat Islam tidak ada suatu situasi berhadap-hadapan. Tidak berhadapan dalam konteks kebhinekaan, pancasila, dan NKRI,” kata dia usai bertemu Presiden pada open house di Istana Negara, Ahad (25/6).

Presiden melakukan open house Idul Fitri 1438 Hijriah di Istana Negara hari ini. Pada kesempatan itu, para petinggi GNPF-MUI pun meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar mereka bisa bersilaturahim dengan Jokowi. 

Ada tujuh orang dari perwakilan GNPF-MUI yang hadir dalam pertemuan ini, yakni M Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, Zaitun Rasmin, dan Deni. Termasuk juga Ketua GNPF Bachtiar Nasir 

Menurut Pratikno, kepada Presiden, GNPF mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah serta pembangunan bangsa. Selain itu, mereka juga menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika