REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) melakukan dialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Ahad (25/6). Pengamat politik dari Universaitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan bisa menjadi bentuk komitmen Presiden dalam menyelesaikan masalah terkait hubungan umat Islam dan kebangsaan.

Menurutnya, pertemuan tersebut harus benar-benar mencerminkan komitmen dan sungguh-sungguh, dari pemerintah untuk bisa menaungi umat Islam. "Jika tidak begitu akan percuma pertemuan itu," kata Warlan saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/6).

Warlan menyatakan, kedepan tidak boleh lagi ada pihak yang membisiki presiden untuk tidak melibatkan umat Islam dalam membuat suatu kebijakan, dan pemerintah juga harus lebih terbuka akan aspiras umat Islam. Ada pun jika ada perbedaan pendapat, tegas Warlan, selalu gunakan dialog untuk menyelesaikan nya. Warlan menegaskan, pertemuan kemarin juga sebagai bukti umat Islam sama sekali tidak anti-pemerintah, berniat makar, dan lain-lain seperti yang sebelumnya dituduhkan.

Sebaliknya, umat akan selalu mendukung setiap kebijakan pemerintahan yang sah. Dia berharap, penerimaan Presiden utnuk berdialog dengan perwakilan GNPF-MUI bukan hanya sekadar simbol rekonsiliasi atau hanya untuk formalitas belaka.

"Intinya jangan hanya sebagai formalitas, atau basa-basi. Tapi juga harus ada upaya nyata presiden atau pemerintah mencapai itu," jelas Warlan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika