REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menegaskan penghormatannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai simbol negara. Pada Ahad (25/6), perwakilan GNPF-MUI diterima Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

"Bagi kami Presiden adalah simbol negara, patriotisme kami harus menghargai simbol negara. Saya memanggil Pak Presiden itu 'Pak Presiden yang terhormat', kalau kita tidak menghargai simbol negara berarti kita telah melecehkan simbol negara kita sendiri," kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam keterangan pers, Selasa (27/6).

"Pertemuan itu lepas dari puja-puji, Kesannya Bachtiar Nasir memuja-muji. Kita harus objektif, masa iya Presiden salah semua? Harus ada benarnya juga dong, kalau kita mau objektif," tambah Bachtiar. Bachtiar dalam pertemuan itu juga menyampaikan aspirasinya kepada Presiden soal diskriminasi umat Muslim seperti adanya anggapan kriminilisasi ulama dan sematan bahwa Islam itu intoleran, anti-Pacasila dan anti-kebhinekaan.

"Setelah kami sampaikan bahwa faktanya di masyarakat terasa, terutama adanya sematan-sematan terhadap umat Islam yang anti-Pancasila, intoleran, radikal, kok jadi begini? Kesannya kami yang disudutkan. Begitu juga kesan kalau umat Islam melakukan kesalahan cepat sekali prosesnya, langsung tangkap, penjarakan, tapi kalau di sebarang sana, bukan umat Islam, tolerasinya tinggi itu yang kami rasakan," jelas Bachtiar.