REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyampaikan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang salah satunya membahas soal diskriminasi umat Muslim yang dirasakan oleh gerakan tersebut.

"Konten pertama (pertemuan), kami sangat memahami pihak rezim itu tidak merasa melakukan diskriminasi Muslim dan non-Muslim. Kami menyadari Presiden dan rezim tidak merasa ada kriminilisasi ulama, tidak merasa melakukan sematan-sematan Islam itu intoleran, anti-Pancasila, anti-kebinekaan, tidak," kata Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dalam konferensi pers di Ar-Rahman Qur'anic Learning (AQL) Islamic Center Jakarta, Selasa (27/6).

Bachtiar Nasir melakukan konferensi pers bersama dengan para pengurus GNPF-MUI, yaitu Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin, anggota Dewan Pembina GNPF-MUI Yusuf Matra, anggota Dewan Pembina GNPF-MUI Haikal Hasan, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis serta Juru Bicara FPI Munarman.

Pertemuan GNPF-MUI dan Presiden Joko Widodo terjadi pada hari raya Lebaran 25 Juni 2017 di Istana Merdeka yang dihadiri tujuh orang pengurus GNPF-MUI. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.