REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Rabu (28/6) memerintahkan penyelidikan terhadap The Situation Room, konsorsium kelompok hak asasi, yang mengecam pemilihan umum daerah pada bulan ini.
Saat berbicara pada ulang tahun ke-66 Partai Rakyat Kamboja (CPP)-nya yang berkuasa, Hun Sen memerintahkan penyelidikan terhadap kelompok tersebut yang memantau pemilihan komune pada 4 Juni lalu. Oposisi Kamboja berhasil di tingkat pemilihan umum daerah, yang menurut pengritik pemerintah akan membuka jalan bagi kemenangan oposisi guna mengakhiri 32 tahun kekuasaan Hun Sen di negara miskin itu saat pemilihan umum pada 2018.
CPP Hun Sen meraih 1.156 komune, sementara oposisi Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP) 489, kata hasil resmi, yang disiarkan pada Ahad. Hun Sen berulang kali mengatakan akan mempertahankan kekuasaan. Pada bulan ini, ia memperingatkan akan perang saudara jika partainya digulingkan.
"Kementerian Dalam Negeri harus segera mengambil tindakan terhadap yang mereka lakukan dengan dalih pemantauan pemilihan umum," kata Hun Sen, mengacu pada The Situation Room.
Anggota The Situation Room tidak bisa dihubungi untuk memberikan tanggapan pada Rabu. Lawan menuduh Hun Sen, mantan gerilyawan Khmer Merah, melakukan tindakan tidak adil dengan mencoba mempertahankan tiga dasawarsa kekuasaannya dalam pemilihan umum daerah pada Juni dan pemilihan umum pada tahun depan.
Hun Sen pada Rabu mengusulkan perubahan terhadap undang-undang, yang akan melarang politikus terhukum ikut dalam politik, termasuk menayangkan pesan dukungan dalam jaringan, dalam langkah lanjutan untuk mengincar oposisi.
Dia membidik mantan pemimpin oposisi Sam Rainsy, yang tinggal di Prancis. Rainsy menghadapi hukuman penjara setelah dihukum secara tanpa kehadiran atas penayangan janji palsu pemerintah untuk menghapuskan perbatasan negara Asia Tenggara itu dengan Vietnam. The Situation Room dalam pernyataan pada Ahad menyatakan masalah tekanan politik, ketiadaan kemandirian peradilan dan tekana terhadap kelompok masyarakat tetap ada, dengan meringkas pemilihan umum di Kamboja belum dapat dinilai bebas dan adil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika