REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kapolda Jawa Barat Ijren Anton Charliyan memberlakukan kebijakan baru kuota putra daerah dan nonputra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol. Kebijakan ini menuai kontroversi dan para orangtua berniat membawa masalah tersebut ke Propam Mabes Polri.

Dalam rekaman video yang beredar, para orang tua terlihat sangat marah dan kecewa dengan kebijakan yang menurut mereka dibuat tiba-tiba. Mereka menilai jika ada kebijakan putra daerah dan nonputra daerah harusnya sudah diberitahukan sejak awal. 

Seorang bapak juga mengatakan anaknya mendapatkan rangking 15 dari 23 peserta. Namun lantaran bukan putra daerah anaknya kemudian tidak lulus padahal nilainya di atas putra daerah yang lolos. "Anak saya rangking 15 dari 23, tidak bisa masuk, pikir pakai ini (menunjuk kepala)," teriaknya kepada panitia dalam sebuah rekaman video.

Selain menerapkan kebijakan kuota putra daerah dan nonputra daerah, Polda Jabar juga melakukan tes kesehatan ulang yang mana tidak terjadi hal demikian di Polda-Polda lain. Seseorang dalam video tersebut mengatakan jika hal ini tentu saja sudah merupakan olahan sistem perekrutan di Polda Jabar. "Harusnya dari awal bilang, ini diolah-diolah terus," ujarnya Seorang wanita berbaju cokelat juga menimpali dengan rasa kecewanya.

Menurut dia, harusnya tidak perlu lagi ada perekrutan, langsung saja menunjuk siapa calon taruna Akpol yang akan lolos. "Kalau gitu tidak perlu tes-tes, tunjuk saja orang-orangnya langsung siapa yang akan lulus," ujar dia.

Kapolisian Daerah Polda Jabar belum bisa menanggapi tentang kericuhan tersebut. Mereka mengaku akan memberikan keterangan resmi pascamelakukan rapat internal. "Masih kita rapatkan dulu ya, nanti kalau sudah lengkap saya kirimkan. (Kuota putra daerah) Saya belum bisa (komentar) nanti kalau sudah lengkap ya," ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis (29/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika