REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kapolda Jawa Barat Ijren Anton Charliyan memberlakukan kebijakan baru kuota putra daerah dan nonputra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol. Kebijakan ini menuai kontroversi dan para orangtua berniat membawa masalah tersebut ke Propam Mabes Polri.

Dalam rekaman video yang beredar, para orang tua terlihat sangat marah dan kecewa dengan kebijakan yang menurut mereka dibuat tiba-tiba. Mereka menilai jika ada kebijakan putra daerah dan nonputra daerah harusnya sudah diberitahukan sejak awal. 

Seorang bapak juga mengatakan anaknya mendapatkan rangking 15 dari 23 peserta. Namun lantaran bukan putra daerah anaknya kemudian tidak lulus padahal nilainya di atas putra daerah yang lolos. "Anak saya rangking 15 dari 23, tidak bisa masuk, pikir pakai ini (menunjuk kepala)," teriaknya kepada panitia dalam sebuah rekaman video.

Selain menerapkan kebijakan kuota putra daerah dan nonputra daerah, Polda Jabar juga melakukan tes kesehatan ulang yang mana tidak terjadi hal demikian di Polda-Polda lain. Seseorang dalam video tersebut mengatakan jika hal ini tentu saja sudah merupakan olahan sistem perekrutan di Polda Jabar. "Harusnya dari awal bilang, ini diolah-diolah terus," ujarnya Seorang wanita berbaju cokelat juga menimpali dengan rasa kecewanya.