REPUBLIKA.CO.ID,DOHA -- Pemerintah Qatar mengatakan siap bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) dan Kuwait dalam menanggapi tuntutan negara-negara Teluk Arab, Kamis (29/6). Langkah ini diyakini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi krisis terbaru di Timur Tengah yang terjadi sejak awal bulan lalu.
Krisis dimulai pada 5 Juni dengan keputusan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Kemudian tiga negara lain, yaitu Yaman, Maladewa, dan Libya Timur mengikuti langkah serupa.
Kemudian, negara-negara Teluk Arab mengeluarkan 13 tuntutan sebagai syarat mengakhiri blokade terhadap Qatar. Batas waktu yang diberikan dalam memenuhi permintaan tersebut adalah 10 hari, atau yang diperkirakan diperkirakan berakhir pada Ahad (2/7) mendatang.
Tuntutan tersebut di antaranya meliputi Qatar harus menutup stasin televisi media Al Jazeera. Kemudian, negara itu juga diminta menutup pangkalan militer Turki yang ada di wilayahnya, dan membuat jarak dalam hubungan dengan Iran.
"Kami bersama dengan AS dan Kuwait akan melihat dan menetapkan apa saja tuntutan yang diajukan ini terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan perundingan," ujar Menteri Luar Negeri Syeikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Kamis (29/6).
Qatar berulang kali membantah tudingan yang ditujukan terhadap mereka. Saat itu bahkan Al Thani mengatakan bahwa negara itu dikatakan tidak akan menyerah pada tekanan melalui blokade yang dilakukan.
Ia saat itu menekankan tak akan ada kebijakan luar negeri yang diubah untuk menyelesaikan konflik terbaru di Timur Tengah itu. Qatar juga tidak mau memulai terlebih dahulu upaya negosiasi, sebelum blokade atas mereka dicabut.
"Qatar tidak akan memulai negosiasi apapun sebelum mereka mencabut terlebih dahulu blokade dan hingga saat ini kami tidak melihat kemajuan apapun dalam upaya untuk menyelesaikan hal itu," jelas Al Thani.
Namun, kali ini Qatar mengatakan siap untuk membahas masalah yang terjadi dengan negara-negara Teluk Arab sebagai upaya mengatasi krisis Timur Tengah. Meski demikian, Al Thani menuturkan bahwa tuntutan-tuntutan yang ada terhadap pihaknya tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan.
Hal itu karena beberapa dasar dari tuntutan tersebut adalah tuduhan yang dibantah tegas oleh Qatar. Seperti memiliki kedekatan dengan Iran. Kemudian, negara itu juga tidak menerima dugaan bahwa mereka mendukung kelompok-kelompok militan seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), hingga Al-Qaeda.
"Kami tidak bisa memenuhi semua tuntutan yang ada seperti Qatar harus memutuskan hubungan dengan ISIS dan Al-Qaeda karena pada dasarnya ini tidak pernah terjadi jadi bagaimana kami harus melakukannya," kata Al Thani menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika