REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menggelar silaturahim dengan para pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari pertama bekerja setelah libur Lebaran, Senin (3/7). Silaturahim ini berlangsung sebelum para pegawai mulai bekerja. Djarot didampingi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Pada hari pertama masuk kerja, tidak tampak meja pengaduan di pendopo Balai Kota Jakarta. Pendopo dipenuhi oleh PNS yang ingin mengikuti acara silaturahim.
PNS kemudian bersalam-salaman dengan Djarot, Saefullah, dan para kepala dinas (kadis). Usai bersalam-salaman, Djarot kemudian memberikan pengarahan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
"Tadi setelah halalbihalal, kami berikan pengarahan dalam bentuk rapim yang diperluas. Biasanya, Senin itu kan rapim, tapi karena ini untung ketemu semua, maka kita bentuk buat rapim yang diperluas untuk menyampaikan agenda-agenda pemprov, paling tidak sampai Oktober ke depan," ujar Djarot usai acara.
Salah satu program yang mendesak adalah Bina Kependudukan atau Biduk. Ia menyampaikan pada dinas kependudukan dan catatan sipil, camat, lurah, beserta RT/RW untuk memonitor dan memantau arus balik.
"Jangankan mereka yang menginap sampai dua pekan, 1x24 jam saja harus mendaftar supaya kita mengetahui mobilitas orang. Ini kami sampaikan," katanya.
Mantan wali kota Blitar ini menuturkan, Ibu Kota merupakan kota terbuka. Namun, jika ada pendatang dari luar daerah maka harus ditanyakan terkait tujuan dan berapa lama akan berada di Jakarta. Sehingga, kata Djarot, jika terjadi apa-apa, Pemprov DKI Jakarta lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab, Pemprov DKI Jakarta mengetahui asal-usul, tujuan, dan keluarganya.
"Ini kami lakukan sampai dengan H+20 dan akan dilanjutkan setiap hari yang melibatkan RT/RW dan kelurahan," ujarnya.
Pendatang yang pergi ke Jakarta biasanya memiliki tujuan yang bermacam-macam. Seperti mencari pekerjaan, bersekolah, berbisnis, dan berekreasi.
Yang tidak diperbolehkan, Djarot menuturkan, adalah ketika para pendatang berada di Jakarta dan mendirikan gubuk-gubuk liar di kolong jembatan atau di kolong-kolong tol.
"Kalau seperti itu ya kita jaga, jangan sampai ada lagi di Jakarta. Dulu tahun lalu banyak yang disebut dengan manusia gerobak, tinggal di kereta. Kalau seperti ini kita ajak ke panti-panti sosial," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika