REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kelompok Melayu Pribumi Perkasa Malaysia mendesak umat Islam secara nasional untuk memboikot Starbucks atas dukungan eksekutif utama perusahaan itu kepada komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) empat tahun lalu. Desakan ini menyusul seruan serupa yang diutarakan kelompok Islam di Indoensia beberapa hari sebelumnya.
"Perkasa mendesak umat Islam di Malaysia negara ini untuk memboikot Starbucks karena rantai kopi internasional yang berbasis di Amerika Serikat ini mendukung LGBT dan pernikahan sesama jenis," kata Kepala Biro Urusan Islam Perkasa Amini Amir Abdullah dalam sebuah pernyataan, dilansir dari The Malay Mail Online pada Senin (3/7).
Amini mengatakan Perkasa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali lisensi perdagangan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung perkawinan sesama jenis dan LGBT. Menurut dia, pernyataan tersebut berdasarkan laporan bahwa CEO Starbucks Howard Schultz mendukung pernikahan sesama jenis dan LGBT.
Tidak yakin dengan laporan mana yang dia maksudkan. Namun, Schultz yang sudah tidak menjabat sebagai CEO Starbucks sejak April 2017 pernah mengatakan kepada pemegang saham Starbucks yang anti-gay untuk menjual saham mereka kalau mereka menentang keragaman pada 2013. Kala itu, Schultz yang kini menjabat sebagai chairman Starbucks melontarkan tanggapan atas kritik terhadap perusahaan tersebut dalam referendum Washington yang mendukung pernikahan sejenis pada 2012.
Pernyataan Schultz pada empat tahun lalu terkait dukungan terhadap LGBT ini juga sempat dimunculkan oleh pendukung Presiden Donald Trump di Amerika Serikat awal tahun ini. Pada Januari tahun ini, Schultz mengeluarkan pernyataan kontroversial.
Dilansir CNBC pada 29 Januari 2017, Schultz menyatakan perusahaan yang dipimpinnya akan merekrut sebanyak mungkin pengungsi sebagai pegawai pada Januari tahun ini. Pernyataan itu sebagai bentuk dukungan Schultz dalam isu keberagaman.
Karena itu, Starbucks berupaya melawan perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump untuk melarang aktivitas bepergian ke AS bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim. Pada 31 Januari 2017, Fox News melaporkan pendukung Trump menyatakan akan memboikot Starbucks menyusul rencana Schultz tersebut.
Di Indonesia, beberapa hari lalu, Muhammadiyah mendesak boikot dan pembatalan izin operasi rantai kopi internasional itu, bersama dengan perusahaan "pro-LGBT" lainnya. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah mencabut izin Starbucks karena sikapnya tidak sesuai dengan ideologi nasional. Reuters melaporkan PT Sari Coffee Indonesia yang merupakan pemegang lisensi Starbucks mengatakan selalu berusaha mematuhi peraturan yang berlaku dan menghargai nilai budaya di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika