REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibukota negara, khususnya dari sisi pendanaan.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di acara Halal bi Halal Bappenas di Jakarta, Senin (3/7).
Bambang menuturkan, pada tahun ini pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Ia berharap, dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibukota negara.
"Tadi pagi sudah dibahas juga dengan presiden, kita intinya akan memulai segala proses. Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya," kata Bambang.
Hingga saat ini, Bappenas sendiri memang masih mengkaji rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa. Pemindahan ibukota negara memang harus dilakukan keluar Pulau Jawa mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibukota negara tersebut.
"Yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan," ujarnya.
Sebelumnya Bambang sempat mengatakan, ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibukota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibukota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terkait munculnya nama Palangkaraya, sebagai kandidat ibukota baru, karena hal tersebut juga pernah digagas oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno.
Soekarno pernah mewacanakan agar ibu kota dapat berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu, untuk meninjau perkembangan kota yang dilintasi Sungai Kapuas tersebut.
Bambang mengatakan, saat ini Tim Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan, hingga sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Rencana pemindahan ibukota sendiri muncul kembali karena dinilai adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru.
Pulau Jawa dianggap terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomian di Jawa lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek atau DKI Jakarta, belum merata ke seluruh lapisan.
Bila rencana tersebut benar-benar terealisasi, lanjut Bambang, beban Jakarta yang kini dianggap terlalu berat, karena berperan ganda sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis, dapat berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika