REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh penerimaan calon taruna akademi kepolisian (Akpol) Polda Jawa Barat terdengar hingga ke telinga Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian. Bahkan, Tito mengaku sudah menegur keras Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan (AC) yang telah menimbulkan polemik di masyarakat Jabar.
"Sudah saya tegur," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/7). Teguran tersebut merupakan buntut dari diterbitkannya surat keputusan (SK) terang kebijakan prioritas putra daerah dalam penerimaan calon taruna Akpol. AC menerbitkan SK dengan nomor Kep/702/VI/2017 untuk memberlakukan kuota putra daerah dan non putra daerah di Jawa Barat.
Tito mengatakan, Mabes Polri tidak memberikan prioritas kepada siapapun. Bagi generasi muda yang ingin masuk Akpol, kata dia, harusnya mereka yang terpilih dan mengikuti proses seleksi hingga selesai.
Keistimewaan, lanjut mantan Kapolda Papua ini, hanya diberikan Polri kepada Polda Papua. Alasannya, karena ada sebagian wilayah Papua yang baru terintegrasi ke Indonesia pada 1969 yakni di Papua bagian tengah.
Sehingga, menurut Tito, tingkat pendidikan warga Papua bagian tengah ini tidak bisa dibandingkan dengan warga Papua bagian pantai. "Kalau mereka bersaing dengan wilayah pantai dan pemuda pendatang, kalah," ujarnya.
Sedangkan di daerah-daerah lain, menurut Tito, tidak ada pengecualian apapun. Termasuk penerimaan taruna Akpol di Polda Jawa Barat.
"Siapapun yang daftar dari sana dan sudah lama disitu, mereka adalah warga Jabar tidak ada istilah putra daerah dan putra non daerah," katanya.
Sedangkan menanggapi polemik yang terjadi di Polda Jawa Barat, menurut dia, tampaknya Kapolda Jabar ini berusaha untuk mengakomodasi permintaan dari masyarakat. Sehingga, diterbitkanya SK kapolda tersebut, untuk membuat program prioritas putra daerah dan non daerah.
"Saya cepat tangkap itu dan kemudian saya diskusi dengan AS SDM kita, rupanya ada perkap keistimewaan itu hanya untuk Papua," ucapnya.
Sehingga, Tito mengaku, saat itu juga langsung menurunkan tim ke Polda Jabar. Tito mengklaim, bahwa masalah ini telah selesai dan telah diluruskan.
"Tadinya (AC) mau akomodir. Niatnya mungkin baik akomodir tokoh-tokoh setempat, tapi setelah dijelaskan ada perkap itu kapolda baru ingat. Setelah itu kita turunkan tim Mabes Polri dipimpin AS SDM untuk meluruskan. Sekarang sudah clear kita kembalikan sesuai aturan perkap," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika