REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsep Megapolitan yang menggabungkan antara wilayah DKI Jakarta dengan beberapa kota administrasi di sekelilingnya dinilai merupakan alternatif dari wacana pemindahan ibukota yang rencana untuk itu sedang digodok pemerintah.
"Saya sampai sekarang masih menganggap teori Megapolitan Bang Yos (mantan Gubernur DKI Sutiyoso) masih masuk akal," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (4/7).
Menurutnya, teori Megapolitan tersebut masuk akal antara lain mengingat beragam kondisi yang ada di wilayah DKI Jakarta pada saat ini. Ia mengingatkan bahwa pada saat ini, semua pejabat negara dan lembaga negara masih ada di Jakarta.
Dengan demikian, lanjutnya, bila pemindahan ibu kota jadi dilaksanakan mulai tahun 2018 sesuai dengan wacana yang sedang berkembang di masyarakat, Fahri menilai bahwa hal tersebut masih perlu dikaji lebih cermat dan mendalam lagi.
Fahri juga menyayangkan bahwa terkait hal itu, terlihat masih belum adanya rembukan bersama seperti dengan sejumlah kepala daerah lainnya di sekitar Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut.
Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo belum mengungkapkan rencana mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Presiden Joko Widodo saat ditanya mengenai rencana pemindahan ibukota di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (4/7).
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan ibukota negara, khususnya dari sisi pendanaan.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat ditemui di acara Halal bi Halal Bappenas di Jakarta, Senin (3/7).
Bambang menuturkan, pada tahun ini pihaknya akan menyelesaikan kajian terkait rencana pemindahan ibukota negara tersebut. Ia berharap, dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi ibukota negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika