REPUBLIKA.CO.ID, KOTA MALANG -- Ketua Komunitas 'Red Army' Peni Suparto mengatakan, pihaknya sudah lama ingin mengganti nama organisasinya yang dianggap berbau komunisme itu. Pergantian itu rencananya akan dilakukan pada 10 Juli mendatang bersamaan dengan acara halalbihalal.

Menurut Peni, pada waktu pelantikan organisasi ini, sebenarnya sudah ada kritikan atas nama yang dipakai 'Red Army' kala itu. Terdapat satu pejabat pusat yang mengatakan, nama organisasinya itu dapat disalahartikan sebagai tentara merah dari Cina dan Rusia. Untuk itu, pejabat tersebut telah memintanya untuk mengganti nama komunitasnya ini.

"Dan kata dia', kalaupun didaftarkan ke Kemenkumham tidak akan bisa karena baik kata 'Red' maupun 'Army' sama-sama bahasa asing. Itu pasti tidak dapat izin," ujar mantan wali kota Malang ini saat konferensi pers klarifikasi baliho di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (5/7).

Mendapatkan rekomendasi itu, pihaknya langsung meminta usulan pada anggota untuk mengganti nama. Berbagai usulan diterima hingga menyepakati suatu nama yaitu 'Garda Pancasila'. Nama baru ini rencananya akan dideklarasikan pada 10 Juli mendatang bersamaan dengan acara halalbihalal dan peringatan Hari Pancasila.

"Kenapa tidak 1 Juni saja? Karena waktu itu lagi bulan puasa dan kita mau menghormati bulan suci. Kita cari hari lain yang dibarengkan dengan halalbihalal," ujar Peni.

Pelaksanaan acara tersebut juga masih berkaitan erat dengan pemasangan baliho yang baru-baru ini menghebohkan masyarakat. Pemasangan ini dilakukan untuk mengadakan acara yang telah jauh-jauh hari direncanakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika