REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelengaraan (Pansus RUU) Pemilu Johny G Plate mengklaim, ada pergeseran signifikan sikap fraksi berkaitan isu krusial ambang batas pengajuan calon presiden (presidential threshold).
Menurutnya, jika selama ini fraksi-fraksi terbagi antara pendukung presidential threshold ditiadakan atau nol persen dan pendukung presidential threshold tetap diberlakukan. Maka yang ada saat ini, fraksi pendukung presidential threshold ditiadakan mulai bergeser dari angka nol persen menjadi perlu ada angka ambang batas.
"Ini kan perbedaan posisi yang signifikan terkait penafsiran konstitusional terhadap MK. Dari nol geser ke 10 persen. Berati ada ambang batas. Argumentasinya sama 10 atau 20 persen," ujar Johni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (5/7).
Menurutnya, meski tidak ada pernyataan tegas fraksi-fraksi yang semula meminta presidential threshold ditiadakan telah berubah, namun Anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu mengendus gelagat sikap fraksi yang mulai lentur terhadap isu presidential threshold. Hal ini dari pernyataan beberapa parpol yang siap berkompromi terkait besaran presidential threshold.
"Faktanya seperti itu hari ini, mana kala berubah besok mana tahu kita," ujarnya.
Namun Johni enggan membeberkan alasan perubahan sikap fraksi tersebut. Hanya ia menyebut memang komunikasi terus dilakukan partai politik berkaitan isu tersebut.
"Tanyakan pada yang berubah. Kalau Nasdem kan konsisten. Kenapa konsisten karena kami yakini itu bagus untuk negara," katanya.
Selain itu, Johni juga mengungkap pergeseran signifikan terjadi pada partai politik koalisi pendukung pemerintah yang menurutnya lebih solid berkaitan dengan isu presidential threshold. Meski tidak menjelaskan rinci fraksi yang dimaksud, namun berkaitan besaran angka 20 persen.
"Koalisi pemerintah kami dari hari ke hari makin solid untuk brsama usulan pemerintah 20 persen, tapi ini bukan demi kepentingan Presiden ya. Karena presiden itu kami dukung untuk calon, tapi ada banyak calon lain. Jangan seolah ambang batas presiden ini kepentingan Pak Jokowi. Ini kepentingan semua capres," katanya.
Sementara terkait empat isu lainnya yakni sistem Pemilu, parliamentary threshold, alokasi kursi per Dapil dan metode konvensi suara juga sudah mengerucut dan siap diketok pada rapat 10 Juli mendatang.
"Ambang batas parlemen besaran ambang 4-5 persen, kami sih memutuskan lima persen, lalu yang kedua sistem pemilihan umum itu terbuka, saya kira hampir seluruhnya setuju terbuka, yang ketiga besaran dapil atau district magnitude juga mayoritas menyetujui 3-10, yang keempat itu metode konversi suara ada dua kelompok Kouta Hare yang mayoritas dan Sainte Lagues Murni," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika