REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wacana pemindahan ibu kota terkesan gegabah dan terburu-buru, di tengah persoalan pemerintah dan hutang luar negeri yang menumpuk. Menurut dia, pemindahan ibu kota semestinya dikaji secara mendalam dan komprehensif.
Fadli menegaskan pemindahan ibu kota saat ini belum tepat. Sebab, negara belum memiliki anggaran yang memadai untuk pemindahan. Pemindahan ibu kota memerlukan anggaran besar, sementara banyak proyek infrastruktur yang masih kesulitan dana. “Pemerintah konsentrasi saja dulu ke pekerjaan kecil, jangan memikirkan pindah ibu kota," tegas politisi dari F-Gerindra ini dalam keterangaran tertulisnya, Kamis (06/07).
Dia menyarankan pemerintah fokus pada upaya menyejahterakan masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan atau peningkatan kesehatan, dibandingkan memikirkan pekerjaan besar seperti pemindahan ibu kota. Menurut Fadli, dia akan meninjau aturan pemindahan ibu kota, mengingat belum terteranya pesan tentang hal tersebut. Pemindahan ibu kota, lanjut Fadli memerlukan perencanaan yang matang serta pelaksanaan jangka panjang.
"Belum lagi, keputusan pemindahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, setidaknya memerlukan persetujuan DPR," kata dia. Tonton juga apa kata pengamat soal pemindahan ibu kota.
Secara terpisah Ketua Komisi V Fary Djemy Francis mempertanyakan keseriusan pemerintah mengenai hal tersebut. Menurut dia, sejauh ini pemerintah belum pernah membahasnya dengan DPR, khususnya Komisi V yang membidangi perhubungan dan infrastruktur.
“Selama saya memimpin Komisi V, tidak pernah ada pembicaraan dari Kementerian PUPR maupun Kementerian PU bahwa tahun 2018 pindah ibu kota. Bahkan, dalam pembahasan anggaran Kementerian tahun 2018, Kementerian sudah mempresentasikan program kerja mereka, tapi tidak ada yang mengatakan dibutuhkan anggaran untuk pemindahan ibu kota,” jelas Fary.
Menurut Fary, wacana pemindahan ibu kota bukanlah sesuatu yang baru. Sebelumnya pun, Komisi V mendukung penuh wacana tersebut. Hanya saja, dirinya mempertanyakan mengapa pemindahan ibukota tidak ada dalam program kerja jangka panjang pemerintah.
“Negara ini jangan diatur berdasarkan pemimpin semalam. Persoalannya bukan memungkinkan atau tidak, tetapi ada di dalam program kerja enggak. Jangan ujug-ujug ada di kepala, kajian, besok langsung dilakukan. Sama seperti kereta api cepat Jakarta-Surabaya, tiba-tiba yang didorong Jakarta-Bandung, sampai sekarang ngga jalan,” tandas politisi dari dapil NTT II ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika