Kamis 06 Jul 2017 20:15 WIB

In Picture: FKDT Minta Kebijakan Lima Hari Sekolah Ditinjau Kembali

.

Red: Mohamad Amin Madani

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Lukman Hakim (tengah) didampingi Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT Suwendi (kiri) dan Ketua Bidang Organisasi DPP FKDT Ruchman Basori (kanan) memberikan keterangan pers tentang penolakan Kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) berdasarkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah di Jakarta, Kamis (6/7). (FOTO : Republika/Prayogi)

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Lukman Hakim (tengah) didampingi Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT Suwendi (kiri) dan Ketua Bidang Organisasi DPP FKDT Ruchman Basori (kanan) memberikan keterangan pers tentang penolakan Kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) berdasarkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah di Jakarta, Kamis (6/7). (FOTO : Republika/Prayogi)

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Lukman Hakim (tengah) didampingi Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT Suwendi (kiri) dan Ketua Bidang Organisasi DPP FKDT Ruchman Basori (kanan) memberikan keterangan pers tentang penolakan Kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) berdasarkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah di Jakarta, Kamis (6/7). (FOTO : Republika/Prayogi)

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Lukman Hakim (tengah) didampingi Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT Suwendi (kiri) dan Ketua Bidang Organisasi DPP FKDT Ruchman Basori (kanan) memberikan keterangan pers tentang penolakan Kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) berdasarkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah di Jakarta, Kamis (6/7). (FOTO : Republika/Prayogi)

Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Lukman Hakim (tengah) didampingi Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT Suwendi (kiri) dan Ketua Bidang Organisasi DPP FKDT Ruchman Basori (kanan) memberikan keterangan pers tentang penolakan Kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) berdasarkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah di Jakarta, Kamis (6/7). (FOTO : Republika/Prayogi)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Lukman Hakim (tengah) didampingi Ketua Bidang Kurikulum DPP FKDT Suwendi (kiri) dan Ketua Bidang Organisasi DPP FKDT Ruchman Basori (kanan) memberikan keterangan pers tentang penolakan Kebijakan 5HS (Lima Hari Sekolah) berdasarkan Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah di Jakarta, Kamis (6/7).

DPP FKDT meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 tentang hari sekolah dan tidak menerapkanya mulai tahun ajaran 2017/2018. Hal ini dinilai berpotensi mematikan layanan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran dan lain-lain

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Terkait
Kemendikbud Pastikan Penerapan LHS Masih Masa Transisi
- 01 January 1970, 07:00
Kemendikbud Pastikan Penerapan LHS Masih Masa Transisi
Mendikbud: 8 Jam Memaksa Anak di Kelas itu Penindasan
- 01 January 1970, 07:00
Mendikbud: 8 Jam Memaksa Anak di Kelas itu Penindasan
Mendikbud: Pemerintah tak Ada Program <em>Full Day School</em>
- 01 January 1970, 07:00
Mendikbud: Pemerintah tak Ada Program Full Day School
FDS dengan Bungkus Penguatan Pendidikan Karakter
- 01 January 1970, 07:00
FDS dengan Bungkus Penguatan Pendidikan Karakter
Berita Lainnya
...
ekonomi - Rabu , 15 Feb 2023, 00:10 WIB
Dosen FEB UI: Perlu Satu Big Data UKM di Indonesia
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:56 WIB
Rajawali Nusindo Targetkan Pendapatan Rp 5,2 Triliun pada 2023
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:42 WIB
Erick Thohir Sebut Media dan Pemerintah Harus Duduk Bersama Bangun Ekosistem Digital Kuat
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 15:32 WIB
Bank QNB Indonesia Catat Penurunan Kerugian pada 2022
...
ekonomi - Selasa , 14 Feb 2023, 14:12 WIB
UMKM Sering Dibanggakan Tapi Pembiayaan Kredit dari Bank Minim
Advertisement
Terpopuler
1
Terkini inpicture
Advertisement