REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral mengatakan, beras sejahtera yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Trnggara Timur itu harus layak konsumsi. "Beras inikan akan disalurkan kepada masyarakat sehingga harus bisa dikonsumsi dan saya sangat yakin pemerintah saat ini akan sangat fokus terhadap kualitas beras yang akan disalurkan," kata Felisberto, Jumat (7/7).
Menurut dia, perhatian Pemerintah Pusat untuk mengganti jenis beras menjadi laik konsumsi sebagai bukti dari komitmen Presiden Joko Widodo serius menyejahterakan masyarakat melalui intervensi program ini. "Kalau dulu selalu ada keluhan karena beras kotor dan tidak laik makan. Sekarang sudah sangat laik," katanya.
Untuk penyaluran 2017, Pemerintah Kota Kupang menetapkan jumlah penerima sebanyak 15.491 rumah tangga penerima sasaran (RTS). Jumlah itu terbagi dalam dua kelompok penerima, untuk rumah tangga penerima program Rastra nasional berjumlah 13.740 rumah tangga dan untuk program daerah berjumlah 1.751 rumah tangga sasaran penerima.
"Untuk program rastra nasional ada kenaikan atau tambahan sebanyak 1.249 rumah tangga penerima program," kata Felisberto.
Sedangkan jumlah beras yang akan disalurkan tahun ini sebanyak 2.788.380 ton. "Setiap penerima akan mendapat 15 kilogram untuk satu bulan dan dibagi selama empat kloter setahun," katanya. Anggaran yang disediakan untuk membiayai program beras sejahtera gratis ini senilai Rp 6,8 miliar lebih.
Dari jumlah itu untuk rastra derah senilai Rp 2,9 miliar dan untuk alokasi anggaran rastra nasional berjumlah Rp 3,9 miliar. Wali Kota Kupang Jonas Salean dalam kesempatan terpisah meminta para lurah mendata warga penerima secara benar agar tidak salah sasaran. "Apalagi ada terdapat tambahan hampir 2.000 keluarga penerima rastra di 2017 ini," katanya.
Dia juga berharap beras yang disalurkan tidak lagi rusak agar tidak menjadi keluhan warga. "Pengeluh sebelumnya beras rusak dan merah. Semoga sekarang tidak lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika