REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investasi yang dilakukan di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak akan ditanggung oleh pemerintah, melainkan melalui kerja sama antarinstitusi swasta atau dengan BUMN.
"Untuk para investor, bentuknya harus B2B (businees to business)," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (9/7).
Luhut menjadi pembicara di hadapan para pengusaha, BUMN, institusi pemerintah dan para pimpinan wilayah sekitar Danau Toba dalam Rapat Koordinasi Badan Otoritas Badan Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (BPOPDT) di Parapat, Sumatera Utara, Sabtu (8/7). Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPOPDT, Luhut dalam rapat itu membahas berbagai permasalahan dan solusi di sekitar pembangunan kawasan wisata Danau Toba.
Terkait akomodasi penginapan, ia mendorong BUMN yang memiliki usaha perhotelan di wilayah itu, seperti Inna dan Patrajasa, serta swasta untuk bisa menambah jumlah kamar. Hal ini karena, jumlah kamar saat ini sekitar 710 kamar masih dinilai belum cukup untuk menampung wisatawan yang akan datang seiring pengembangan kawasan.
Masalah lain yang disorot adalah mengenai pencemaran danau yang semakin parah. Pencemaran disinyalir berasal dari sampah rumah tangga, hotel, keramba dan kotoran ternak. "Perubahan harus segera dilakukan. Dari kajian yang kami lakukan bersama Bank Dunia, yang akan kami umumkan dalam waktu dekat, memperlihatkan terjadi pengotoran yang makin parah. Jika memang betul ada perusahaan yang terlibat dalam pencemaran ini, kita perlu melakukan evaluasi," ucapnya, menegaskan.
Direktur Utama BPOPDT Ari Prasetyo juga melaporkan perkembangan pembangunan Bandara Silangit yang rencananya akan menerima penerbangan rute internasional. "Penerbangan internasional ini perlu dibuka karena jumlah wisatawan yang meningkat. Kemarin saya dapat laporan turis yang datang ke Pulau Samosir mencapai lebih dari 260 ribu orang padahal infrastruktur belum semua terbangun," ujar Luhut.
Dalam rapat itu juga diungkapkan rencana perpanjangan landas pacu Bandara Silangit, koordinasi dengan pihak bea cukai dan kementerian penyelenggara karantina bandara (Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga Kementerian Kesehatan) serta kontraktor untuk menyesuaikan finalisasi desain bandara.
Pembangunan transportasi terpadu juga menjadi topik dalam rakor tersebut. Sejumlah rencana operasional seperti pengoperasian bus Damri rute Bandara Silangit-Siantar, serta membuka rute baru Lubuk Pakam-Siantar untuk menambah rute kereta api Medan-Siantar yang sudah ada. Maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan beberapa penerbangan swasta juga mengungkapkan akan membuka rute internasional.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kesiapan pemerintah daerah dan para bupati dibutuhkan untuk menerima kunjungan wisatawan. "Pada tahun 2019 kami berharap bisa mendatangkan 20 juta wisatawan. Dari jumlah ini pasti ada yang berkunjung ke Danau Toba," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika