REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengingatkan janji Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap pada komitmen awal pembentukan hak angket. Yakni, bukan dalam rangka upaya memperlemah KPK.

Menurutnya, Fraksi PKS yang sejak awal tidak setuju dengan keberadaan hak angket itu mengajak masyarakat untuk mengawasi betul kerja Pansus Angket KPK. "Untuk mengingatkan katanya Pansus Angket KPK dalam rangka memperkuat KPK. Silakan seluruh warga awasi, silakan pansus KPK buktikan mereka dalam rangka meperkuat KPK dan bukan justru menggergaji KPK," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (10/7).

Menurutnya, sejak awal PKS juga enggan terlibat jauh dalam proses hak angket yakni dengan tidak mengirimkan perwakilannya di pansus. Sehingga, Fraksi PKS tidak akan bertanggung jawab terhadap proses yang terjadi di Pansus Angket KPK.

Begitu pun kegiatan yang dilakukan pansus baru-baru ini yakni mengunjungi narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung pada Kamis pekan lalu. "Itu sudah bukan kewenangan PKS. Mereka yang setuju dan menjadi bagian dari tanggung jawab," katanya.

Karenanya, penting saat ini bagi publik untuk terus mengawasi betul kinerja Pansus Angket KPK apakah tetap pada jalurnya. PKS kata Hidayat, akan bersikap nantinya jika pengawasan dari publik dihiraukan oleh Pansus Angket KPK. "Itu kita lihat smuanya. Kalau hasilnya nggak seperti yang dikomitmenkan. Pada saatnyalah kami akan sikapi lebih terbuka," kata Wakil Ketua MPR RI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika