REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Nelayan Indonesia menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/7), sebagai bentuk keprihatinan atas pelarangan alat tangkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Koordinator Lapangan Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (11/7), mengatakan sebanyak 10 tuntutan akan disampaikan dalam aksi tersebut. Tuntutan itu, di antaranya melegalkan cantrang, payang, dan lainnya sebagai alat tangkap nelayan secara permanen tanpa ada perbedaan cara pandang terhadap nelayan.
Tuntutan lainnya adalah mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuat oleh Menteri Susi Pudjiastuti karena dinilai berdampak pada kehancuran perikanan Indonesia, sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2016.
Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi segera menerbitkan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal nelayan agar bisa menjamin pasokan bahan baku ikan ke industri atau unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh Indonesia yang saat ini mati karena ketiadaan bahan baku ikan akibat pelarangan alat tangkap cantrang, payang, dan lainnya.
"Prosedur perizinan operasional kapal nelayan berbelit-belit. Jutaan nelayan dan buruh pengolah ikan sekarang kehilangan penghasilan," kata Rusdianto.
Selanjutnya, aliansi mendesak pembebasan nelayan Indonesia yang dikriminalisasi oleh Peraturan Menteri KKP. Aliansi juga mendukung penuh keinginan Presiden Republik Indonesia untuk mengembangkan perikanan budi daya (aquaculture), sehingga bisa membuka puluhan juta lapangan kerja di desa-desa pesisir di seluruh Indonesia dan menghasilkan devisa negara.
Rusdianto mengatakan nelayan mendesak adanya jaminan keamanan dan kelancaran usaha perikanan. "UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat dan di dalamnya ada nelayan harus diberi ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi. Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera," katanya pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika