REPUBLIKA.CO.ID, HANOI - Pemerintahan Vietnam akan melarang penggunaan sepeda motor di ibukota Hanoi pada 2030. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya ini merupakan upaya Vietnam untuk mengurangi kemacetan dan polusi.
"Sekitar 70 persen kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan sepeda motor, yang membuktikan bahwa pengendara sepeda motor berisiko tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas," kata Wakil Dewan Rakyat Hanoi, Nguyen Tien Minh, dikutip Channel News Asia.
Direktur Departemen Transportasi Hanoi, Vu Van Vien, mengatakan departemennya telah mempertimbangkan kebijakan ini. Dalam proposal yang diajukan Dewan Rakyat Hanoi, ada tiga tahap yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tahap pertama adalah melakukan tinjauan terhadap semua kendaraan pribadi di bawah rencana pengelolaan 2017-2018.
Tahap kedua akan berfokus pada pengembangan sistem transportasi umum, yang akan dilakukan antara 2017 hingga 2020, untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 50 persen penduduk kota pada 2030. Tahap ketiga adalah membatasi sepeda motor secara bertahap dan akan dilarang seluruhnya pada akhir 2030.
Sementara ada beberapa orang yang menyambut baik gagasan tersebut, ada juga kekhawatiran mengenai efektifitas dari pelarangan itu. Pengendara sepeda motor menganggap akan sangat sulit melarang moda transportasi yang telah lama mereka gunakan, terlebih dengan sistem transportasi kota yang buruk.
Seorang pekerja kantor di Hanoi, Hoang Thuy Duong, yang menggunakan sepeda motor untuk pergi bekerja, mengatakan kebijakan itu sangat tidak masuk akal. "Sepeda motor adalah alat transportasi terbaik di Hanoi. Saya ragu pihak berwenang bisa menggantinya dengan kendaraan umum," kata dia.
Vietnam telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, yang dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya yang meningkat empat kali lipat. Satu dari dua penduduknya yang berjumlah 90 juta orang ini memiliki sepeda motor. Penjualan mobil juga naik sebesar 30 persen pada 2016. Hanoi diperkirakan akan memiliki enam juta sepeda motor dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika