REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melarang sepeda motor seperti yang direncanakan Vietnam guna mengurangi kemacetan dan polusi. Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Wakadishub Pemprov DKI Jakarta) Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya lebih memilih untuk mengalihkan pengguna dari kendaraan bermotor pribadi menjadi transportasi umum.

Dia menargetkan sebanyak 65 persen pemilik kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. "Tetapi secara gradual sebetulnya antara penyediaan angkutan umum massal dengan pembatasan lalu lintas kan juga sudah in line. Makanya kemarin juga sempat ada wacana bagaimana perluasan larangan sepeda motor melintas dari Merdeka Barat sampai Thamrin diperluas sampai dengan ke Semanggi dan seterusnya begitu juga ya sepanjang koridor ganjil-genap," ujar Sigit saat dihubungi oleh Republika.co.id, Selasa (11/7).

Selain itu, Sigit mengungkapkan perkembangan rencana perluasan pelarangan sepeda motor dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Semanggi. Ia mengatakan akan melakukan focus group discussion (FGD) dengan stakeholder yang lebih luas. "Memang betul ini adalah hasil dari pelaksanaan kajian forum lalu lintas di Dirlantas Polda kemudian kita juga harus melihat kesiapan dalam hal kesiapan rambu, marka, terus juga tambahan sarana ruang parkir, mungkin untuk park and ride-nya, juga ketersediaan angkutan umum plus ditambah lagi kesiapan tugas," katanya.

Sigit juga mengatakan tidak menutup kemungkinan jika rencana perluasan pelarangan sepeda motor dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Semanggi segera ditetapkan. Misalkan, Sigit menuturkan, dalam bentuk uji coba.