REPUBLIKA.CO.ID,DOHA -- Qatar dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani nota kesepahaman untuk memerangi pendanaan terorisme pada Selasa (11/7). Hal itu dilakukan di sela-sela kunjungan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson ke Doha.

Tillerson berada di Qatar untuk membicarakan perihal krisis Teluk. Sebelumnya, ia terlebih dulu mengunjungi Kuwait selaku mediator dalam krisis antara Qatar dengan beberapa negara Teluk.

Kendati demikian, dalam kunjungannya ke Qatar, Tillerson membuat kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani terkait pendanaan antiteror. Hal ini merupakan suatu langkah yang bertolak belakang dengan tudingan negara aliansi anti-Qatar yang menyebut bahwa Qatar merupakan sponsor kelompok teroris dan ekstremis.

Saat penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Tillerson memuji Qatar atas usahanya melacak dan menonaktifkan sumber pendanaan kelompok teroris. "Bersama-sama, AS dan Qatar akan berbuat lebih banyak untuk melacak sumber pendanaan (teroris), akan berbuat lebih banyak untuk berkolaborasi dan berbagi informasi, serta berbuat lebih banyak untuk menjaga wilayah dan rumah kita tetap aman," ujar Tillerson seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Sedangkan al-Thani mengatakan, pertemuannya dengan Tillerson telah membuahkan beberapa kesepakatan. Namun ia enggan mempublikasikannya. "Namun hasil utamanya adalah penandatanganan nota kesepahaman untuk memerangi terorisme dan mengembangkan mekanismenya," ungkapnya.

Pada Rabu (12/7), Tillerson akan bertemu dengan para menteri luar negeri dari negara-negara pemboikot Qatar di Jeddah, Arab Saudi. Tillerson, menurut pejabat AS, akan mengupayakan jalur perundingan untuk mengakhiri krisis di Teluk.

Pada 5 Juni lalu, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar dan memblokade seluruh akses dari dan menuju negara tersebut. Hal itu dilakukan karena keempat negara menuduh Qatar menjadi pendukung dan penyokong kelompok ekstremis dan teroris di Teluk. Tuduhan tersebut segera dibantah oleh Doha.

Belakangan negara-negara Teluk mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Tuntutan tersebut harus dipenuhi bila Qatar ingin terbebas dari blokade dan embargo. Namun Qatar telah menyatakan bahwa poin-poin dalam tuntutan tersebut tidak realistis dan mustahil dipenuhi. Qatar bahkan menyatakan bahwa tuntutan itu merupakan intervensi terhadap kedaulatannya.

Adapun tuntutan tersebut antara lain meminta Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, menghentikan pendanaan terhadap kelompok teroris, dan menutup media penyiaran Aljazirah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika