REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Halaqah Nasional Alim Ulama Mejelis Dzikir Hubbul Wathon menegaskan bahwa Islam radikal bukanlah Islam milik Indonesia.
"Peran besar ulama kita untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Islam yang rahmatan lil 'alamin kepada umat, kepada santri-santri. Tuntunan yang diberikan itulah yang menjadikan kita alhamdulilah rukun, bersatu dalam keberangaman yang sangat beragam, tuntunan yang mewujudkan Islam moderat, Islam yang santun, bukan yang keras dan radikal. Islam radikal bukan Islamnya Majelis Ulama Indonesia. Islam radikal bukan Islamnya Indonesia," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Kamis (13/7).
Halaqah Nasional Alim Ulama yang mengangkat tema "Memperkokoh Landasan Keislaman Nasionalisme Indonesia" dihadiri oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, ulama sepuhKH Maemum Zubair, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan serta sekitar 700 ulama dari berbagai daerah di Indonesia.
"Saya yakin kerukunan, persatuan atas keberagaman di negara kita, menjadi kekaguman dunia terhadap kerukunan Indonesia. Hal itu terjadi karena kemampuan umat Islam Indonesia menerapkan Islam yang rahmatan lil 'alamin, bukan hanya diucapkan tapi implementasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Presiden.
Sekali lagi Presiden Joko Widodo berharap agar para ulama dapat terus berperan aktif menuntun umat untuk mempererat kerukuran.
"Bukan hanya di antara umat Islam sendiri, tapi juga ukhuwah islamiah kita dan lebih besar lagi ukhuwah basyariyah (persaudaraan berdasar kemanusiaan) karena takdir bangsa Indonesia untuk ditantang dalam mengelola keberagaman dan kebhinekaan kita," kata Presiden.
Presiden juga mengingatkan keuntungan bangsa Indoensia untuk hidup dalam keberagaman namun memiliki Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalani langkah dan perjalanan bangsa yang majemuk.
"Pancasila dengan Islam bukan untuk dipertentangkan dan dipisahkan, Pancasila adalah dasar negara, sementara Islam adalah akidah yang harus kita pedomani. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila menghormati nilai keagamaan, Pancasila berdampingan dengan Islam dan agama lain yang dianut bangsa Indonesia," kata Presiden.
Ia pun berharap agar majelis dzikir dapat berperan untuk menolong bangsa Indonesia kembali ke semangant kerja sama, tolong menolong dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berkepribadian, adil dan makmur.
"Tidak boleh ada yang punya agenda politik tersembunyi maupun terang-terangan yang ingin meruntuhkan NKRI yang berbhineka, tidak boleh ada lagi yang punya agenda mau mengganti dasar negara yang berpancasila," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika