REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Sosial terus menambah jumlah penerima raskin (beras miskin) atau Rastra subsidi pangan yang dikonversikan ke dalam bentuk bantuan pangan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) multifungsi pada 2018, mendatang.
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, untuk memastikan beras tastra yang diterima oleh masyarakat layak, ia terus melakukan pemantauan ke gudang-gudang Bulog. Khofifah pun, meminta tim koordinasi rastra dari tingkat bupati hingga ke RW memastikan kualitas beras Rastra.
"Bulog saya minta konsultasi ke BPKP atau BPK yang tak layak tolong dimusnahkan," ujar Khofifah saat kunjungan ke Kampus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, Jalan Ir H Djuanda, Jumat(14/7/2017).
Khofifah mengatakan, Bulog harua membicarakan dengan BPKP atau BPK karena beras ini sudah tak layak konsumsi jadi harus dibacarakan bagaimana baiknya, kalau dimusnahkan seperti apa. "Biasanya kan ada berita acara atau apa," katanya.
Rencananya, kata dia, 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan subsidi pangan yang dikonversi ke dalam bentuk bantuan pangan. Tahun ini, jumlah penerima rastra yang dikonversi ke dalam bentuk bantuan pangan baru mencapai 1,2 juta masyarakat.
Pemerintah, kata dia, harus terus mempersiapkan bantuan pangan untuk pelaksanaan 2018, mendatang. Sebab, pada 2018, KPM penerima rastra yangdikonversikan ke dalam bentuk bantuan pangan akan lebih banyak.
Menurut Khofifah, pada 2017, baru sebanyak 44 kota/kabupaten yang menerima program pemerintah penerima rasta dengan jumlah mencapai 1,2 juta KPM. Namun, pada 2018, sebanyak 98 kota dan 200 kabupaten yang akan menerima dengan sasaran 10 juta KPM.
"Tahun ini baru 1,2 juta yang menerima. Tapi, Januari 2018, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sudah mencapai 10 juta,” kata Khofifah.
Karena itu, kata dia, persiapan tersebut terus dipantau termasuk persediaan yang ada di Bulog. Dia berharap, Bulog sudah mempersiapkan dan memisah bantuan pangan yang diperlukan melalui Distribusi Center yang ada di 44 kota.
"Jadi harus disiapkan beras minimum dua kualitas yakni medium dan premium. Syukur kalau ada premium atau super," katanya.
Khofifah pun yakin, kalau masih ada beras tidak layak konsumsi seperti berkutu, atau berjamur, masyarakat tidak akan membeli. Karena, mereka saat ini bisa memilih.
Khofifah menyebutkan, KPM pemegang KKS memiliki saldo yang bisa di top up(diisi) pemerintah sebesar Rp110.000/bulan. Warga bisa menukarkan uang itu dengan beras, gula, minyak, atau telor. “Saya ingin bulog sudah mengantisipasi persiapan ini untuk kebutuhan tahun depan,” katanya.
Di Provinsi Jawa Barat sendiri, realisasi penyerapan rastra yang dikonversikan ke dalam bentuk bantuan pangan sudah mencapi 73 persen dari Januri-Juli 2017. Jumlah tersebut dibagikan kepada 2,4 juta keluarga penerima manfaat.
“Cirebon lebih tinggi lagi yakni 87 persen," katanya.
Sebelumnya, Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Barat Abdul Muis Ali memastikan stok beras di Jawa Barat aman hingga 2018. Termasuk persediaan beras untukraskin rumah tangga sasaran (RTS) sekitar 35.000 ton per bulan.
"Soal stok, kami jamin aman. Masyarakat tidak usah khawatir. Ketersediaan beras kami cukup hingga 2018. Volumenya pun akan terus bertambah, seiring masuknya musim panen gadu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika