Senin 17 Jul 2017 15:35 WIB

Menteri PUPR: Tidak Ada Jalan Tol Kulonprogo-Borobudur

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Salatiga di Polosari, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/4).
Foto: Antara/Aji Styawan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Salatiga di Polosari, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (7/4).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tidak akan ada pembangunan Jalan Tol dari Bandara Internasional Kulon Progo ke arah Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Basuki di Yogyakarta, Senin, untuk merespons pernyataan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang di media massa disebutkan menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya.

"Bukan itu maksudnya, memang yang tidak diperlukan adalah Jalan Tol dari Bandara Kulon Progo ke Borobudur," kata Basuki seusai menghadiri Seminar Nasional dengan tema Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam rangka menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Sementara itu, Basuki melanjutkan untuk pembangunan jalan tol dari Bandara Internasional, Kulon Progo ke Kota Yogyakarta tetap diperlukan dengan tujuan masyarakat atau wisatawan yang tiba di bandara itu bisa menikmati objek wisata di Yogyakarta.

Sedangkan apabila jalan tol dibangun dari Bandara Kulon Progo langsung ke Borobudur, dikhawatirkan wisatawan tidak mampir ke kota gudeg itu. "Tol dari bandara ke Yogyakarta itu supaya orang menikmati Yogyakarta," kata dia.

Basuki mengatakan berkaitan dengan pembangunan akses Jalan Tol dari Bandara Kulon Progo yang memiliki nama New Yogyakarta International Airport (NYIA) ke Yogyakarta, saat ini Kementerian PUPR memang memiliki program pembangunan jalan tol dari Tasik-Cilacap-Yogyakarta-Solo yang dikerjakan oleh PT Jasa Marga.

Menurut dia, rencana proyek pembangunan Jalan Tol di Yogyakarta itu tidak berbeda dengan proyek pembangunan Trans Jawa di wilayah pantai utara (pantura) yang akan menghubungan Jakarta-Cikampek-Palimanan-Semarang.

"Kalau Trans Jawa itu di wilayah Pantura. Sedangkan di wilayah selatan dimulai dari Tasik, Cilacap, Jogja, dan Solo," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X menolak pembangunan jalan tol di wilayahnya karena khawatir mengganggu stabilitas perekonomian warga provinsi ini. "Di DIY tidak ada jalan tol, bukannya tidak boleh, pemerintah pusat juga sepakat (tidak ada tol)," kata Sultan saat syawalan bersama Pemkab dan Masyarakat di Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunung Kidul, Kamis (13/7).

Sultan mengatakan pada 2019 bandara baru di Kulon Progo akan beroperasi, dan untuk memudahkan akses akan dibangun jalan lebar empat jalur bukan tol.  Selain itu jalan Yogyakarta-Solo untuk wilayah Prambanan lebih baik menggunakan jalan baru atau di atas jalan lama khususnya di wilayah Prambanan karena di sana masih ada batuan candi.

"Kalau di luar DIY silakan, seperti di Bawen sampai Salatiga karena geografisnya jurang," kata Sultan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement