REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka pintu bagi perusahaan pemiliki media sosial Telegram untuk berkomunikasi terkait dengan pemblokiran yang dilakukan. Pemblokiran yang dilakukan untuk domain Telegram ini dilakukan karena pemerintah mendapati banyak pembicaraan tentang terorisme dan radikalisme melalui media sosial tersebut.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, pemblokiran secara sepihak ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan negara. Karena ditakutkan penggunaan media sosial ini nantinya menimbukan paham terorisme dan radikalisme yang semakin luas.

"Presiden sendiri sudah menyampaikan bahwa pemblokiran ini adalah upaya penyelamatan negara," kata Johan di Istana Negara, Senin (17/7).

Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan ada komunikasi setelah pemblokiran ini dengan pihak perusahaan pemilik Telegram, yang sejauh ini belum terlaksana. Bahkan pihak perusahaan Telegram baru mengakui bahwa sebelumnya memang telah ada komplain dari pemerintah Indonesia terkait domain mereka yang digunakan oleh oknum tertentu.

Dengan adanya tanggapan dari perusahaan Telegram, maka komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Telegram bisa lebih mudah. "Bagaimana jalan tengahnya, saya kira sekarang sedang dibahas antara pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo dengan Telegram," kata Johan.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemblokiran situs Telegram sudah didasari alasan serta bukti yang kuat. Rudiantara menyebut Telegram disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah kepada terorisme.

Menurutnya, pemblokiran Telegram tidak diambil secara sepihak melainkan telah berkonsultasi institusi negara lainnya. Rudiantara mengatakan pemblokiran Telegram sudah mendapat persetujuan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penggulangan Terorisme (BNPT).

Ikuti Whatsapp Channel Republika