REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menampik pertemuan tertutupnya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan untuk membahas kabar renggangnya hubungan partainya dalam koalisi pemerintah. Dia memastikan bahwa PAN memiliki hubungan baik dengan partai koalisi pemerintah, khususnya PDIP.
"PAN sama PDIP itu tidak ada apa-apa, mesra-mesra saja, saya dengan telepon Pak Basarah (Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah), Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Hasto Kristiyanto), kemarin sama Mbak Mega (Megawati Soekarnoputri) tidak ada masalah," ujarnya, Selasa.
Menurutnya, kericuhan yang ada sekarang dikarenakan media yang ikut 'mengompori. Terdapat sejumlah media yang membuat berita dengan mengutip satu narsum saja. Hal tersebut membuat pemberitaan jadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Sejauh ini PAN menjadi partai yang selalu mendukung Presiden dan Kabinet Kerja. Dukungan ini akan terus dilakukan agar kinerja pemerintah semakin suskes.
"Jadi, kita koalisi itu bukan soal menteri, kalau menteri itu kan prerogatif Pak Presiden. Kita ingin sukses seperti negara-negara lain. Rakyat senang, kita senang," ujar Zulkifli
Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Baca juga, PSHK Minta DPR dan Masyarakat Tolak Perppu Ormas.
Zulkifli juga membantah ada upaya untuk mengegolkan calon PAN sebagai calon presiden pada 2019. "Soal Pilpres kan nanti masih lama, tapi akhir pemerintah sukses jangan kita ribut politik terus. Kalau politik ribut terus tidak bisa membangun, stabilitas tidak ada, ramai terus, berantam lagi kita. Nah yang paling penting memang, sila keempat itu yang paling utama, musyawarah mufakat. Kita berharap, semua itu untuk kepentingan bangsa, negara, untuk kepentingan jangka panjang, jangan kepentingan jangka pendek, apalagi menghabisi satu sama lain," tutur Zulkifli.
Menurut dia, PAN juga bukan dalam posisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi meluruskan. "Bukan mengkritisi, tapi meluruskan. Kalau ada yang kurang pas, kita luruskan, kita ingin presiden sukses. Kita ingin pemerintah sukses. Jangan habis waktu yang tidak perlu karena kesalahan kecil."
"Kita ingin pemerintah tenggat waktu kan tinggal dua tahun lagi nih, fokus dan berhasil, sukses sehingga rakyat lebih baik, lebih sejahtera itu yang kita inginkan. Seperti infrastruktur di mana-mana kan infrastruktur, Sumatera, Jawa supaya fokus," ucap Zulkifli.
Terakhir, Zulkifli berharap agar para pembantu Presiden Joko Widodo tidak memberikan komentar yang tidak tepat.
"Tolong pembantu-pembantu Presiden juga memahami ini, misalnya, tidak memberikan komentar-komentar yang kurang tepat, misalnya loh itu," tambah dia.
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada 12 Juli 2017. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan. Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.
Adapun PAN saat ini memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur. Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Soetrisno Bachir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika